 |
| Ilustrasi: Prabowo diimbau menghadap Jokowi untuk nonaktifkan Anies Baswedan (Istimewa) |
sukabumiNews.net,
JAKARTA – Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto diimbau untuk segera
menghadap Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), untuk meminta penonaktifan Anies
Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta.
Imbauan itu
disampaikan oleh Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Arief Poyuono, saat
berbincang dengan rri.co.id, beberapa waktu yang lalu.
"Ketua Umum
Gerindra, Prabowo Subianto perlu segera menghadap Presiden Jokowi untuk meminta
penonaktifan Anies Baswedan," kata Arief, Kamis (10/9/2020).
"Untuk itu juga
Partai Gerindra perlu segera mempersiapkan kadernya yang saat ini menjadi Wakil
Gubernur DKI untuk menjabat sementara posisi Gubernur," lanjutnya.
BACA Juga: Gubernur DKI Jakarta Kembali Berlakukan PSBB, Waketum Gerindra: Anies Layak Dinonaktifkan
Alasannya, lanjut
Arief, Anies diduga telah melanggar Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang
Kekarantinaan Kesehatan dengan mengumumkan Pembatasan Sosial Berskala Besar
(PSBB) tanpa sepengetahuan dari pemerintah pusat.
"Anies sudah
layak di non aktifkan. Karena penetapan PSBB wilayah tidak bisa tanpa
sepengetahuan pemerintah pusat dalam hal ini Presiden Jokowi," tegasnya.
Menurutnya, dampak
pengumuman Anies secara sepihak lebih berbahaya karena dapat menyebabkan
ketakutan yang luas di tengah masyarakat. Padahal masyarakat kini sedang
mencoba bangkit kembali dalam era normal baru yang dicanangkan oleh Jokowi.
"Kalau dibiarkan
maka Anies telah mendelegitimasi pemerintahan Presiden Jokowi," ketusnya.
Sebelumnya, Anies
memutuskan untuk menarik rem darurat dan kembali menerapkan PSBB total
sebagaimana awal pandemi Covid-19 lalu.
Akibatnya, aktivitas
perkantoran di Jakarta, mulai 14 September 2020 akan dilakukan dari rumah.
Hanya ada 11 bidang esensial yang diizinkan beroperasi dengan tetap menerapkan
protokol kesehatan pencegahan Covid-19 yang ketat.
Adapun alasan Anies
mengambil kebijakan ini karena penyebaran Covid-19 di Jakarta yang kian meluas,
namun tidak mampu diimbangi dengan fasilitas kesehatan yang memadai.
Anies mengklaim bahwa
keputusan sudah sesuai dengan arahan Presiden Jokowi tentang pengendalian
kesehatan menjadi prioritas utama ketika akan melakukan pemulihan ekonomi di
situasi Covid-19 sekarang ini.
“Presiden menyatakan
dengan tegas bahwa jangan restart ekonomi sebelum kesehatan terkendali. Beliau
meletakkan kesehatan sebagai prioritas utama. Dengan melihat kedaruratan ini,
tidak ada banyak pilihan bagi Jakarta kecuali untuk menarik rem darurat segera
mungkin,” ujar Anies kepada wartawan di Balai Kota.
Pewarta : KBRN
Editor : AM
COPYRIGHT ©
SUKABUMINEWS 2020