 |
| Ketua Panitia Rakerda FPHI Kabupaten Sukabumi Kris Dwi Purnomo |
sukabumiNews.net,
KABUPATEN SUKABUMI – Di tengah situasi pandemi Covid-19, semua guru honorer di
Kabupaten Sukabumi belum mendapatkan perhatian sama sekali terutama dari
Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), Dinas Pendidikan.
Menyikapi persolan
tersebut, Front Pembela Honorer Indonesia (FPHI) Kabupaten Sukabumi menggelar
rapat kerja (Rakerda) di Gedung Indisen Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi
Jawa Barat, Kamis (17/9/2020).
"FPHI selalu
memperjuangkan para guru honer, dan ini merupakan Rakerda kedua yang sudah kita
laksanakan dan juga menampung aspirasi teman-teman Guru Honorer yang berada di
47 Kecamatan di Kabupaten Sukabumi," ungkap Panitia Rakerda FPHI Kabupaten
Sukabumi Kris Dwi Purnomo kepada sukabumiNews usai acara, Kamis.
Kris mengatakan ditengah
situasi pandemi Covid-19 ini, semua guru honorer di Kabupaten Sukabumi belum
mendapatkan perhatian sama sekali terutama dari Persatuan Guru Republik
Indonesia (PGRI), Dinas Pendidikan. Dan FPHI selalu memperjuangkan para guru
honer.
"Kami selaku panitia merasa bangga sebab lembaga eksekutif, legislatif semuanya hadir dalam acara Rakerda ini, mudah-mudahan apa yang mereka bicarakan dihadapan kami semua benar dan bisa terealisasi," jelasnya.
BACA Juga: 1 Juta Guru akan Direkrut, Honorer K2 Punya Peluang Besar
Seperti halnya tadi
sambung Kris, Wakil Bupati Sukabumi menyampaikan siapa pun nanti yang akan
memimpin Kabupaten Sukabumi semoga bisa memberikan kesejahteraan kepada
honorer.
"Flashback
kebelakang, dua tahun yang lalu kita menggelar aksi di lapangan Gelanggang
Korpri Cisaat dan di BKPSDM untuk menagih janji kepada Ketua DPRD Kabupaten
Sukabumi tentang honorer dan rancangan peraturan daerah (raperda)," ungkapnya.
Dijelaskan Kris, isi
dari rancangan raperda tersebut di ataranya tentang jaminan perlindungan untuk
guru honorer, jadi lanjut dia ketika ada raperda itu secara otomatis ada untuk
kesejahteraan guru honorer. Dan Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi, lanjut Kris,
saat menyampaikan pidatonya mengaku agak sulit dan merasa kurang melkukan koalisi
kolektif kolegial dalam memperjuangkannya. Namun, kata Kris, DPRD juga berjanji
akan terus memperjuangkan tuntutan guru honorer.
"Jujur saat ini
semua guru honorer sangat miris, pertama bukan mengharapkan seperti masyarakat
biasa karena tidak hanya di sukabumi sedunia pun terdampak akan pandemi
Covid-19 ini, namun kita menyesalkan tidak adanya sikap perhatian sama sekali
dari Pemerintah," akunya.
Kris juga mengungkapkan
terkait bantuan dari Kementerian pendidikan dan kebudayaan Nasional untuk
bantuan subsidi kuota internet untuk guru sebesar 45 GB perbulan selama 4 bulan,
mulai dari bulan september hingga desember 2020.
Menyikapi persoalan tersebut,
Kris mengaku lelah, apalagi kata dia, semua rekan-rekannya berstatus honorer, merangkap
sebagai operator. “Jika benar-benar mau membantu, kenapa tidak diberikan saja langsung
ke-sekolah-sekolah lalu dibagikannya kepada guru-guru,” tegas Kris.
Dikatakan Kris, jumlah
guru honorer yang terdaftar dan mengantongi surat tugas di Dinas Pendidikan
Kabupaten Sukabumi pada tahun 2018 lalu, untuk guru SD sebanyak 4626 orang. Sedangkan
untuk guru SMP berjumlah 1441 orang.
"Untuk mereka, jangankan
untuk beli kuota, handphone-nya saja sudah tidak punya, yang dilakukan guru
honorer saat ini adalah luring, artinya kegiatan belajar tatap muka ke rumah
siswa,” pungkas Kris
BACA Juga: Mendikbud Muhadjir Effendy: Tahun 2023 Pengangkatan Guru Honorer akan Terselesaikan
Pewarta : Azis
Ramdhani
Editor : AM.
COPYRIGHT © SUKABUMINEWS 2020