Anggota DPR RI Fraksi Gerindra, Fadli Zon. (Foto: Istimewa) |
sukabumiNews.net,
JAKARTA – Kabinet Indonesia Maju, bentukan Joko Widodo-Ma’ruf Amin melontarkan
kritikannya kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan soal statemen ‘rem
darurat’ dan penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang akan
dimulai pada 14 September 2020.
BACA: Tarik Rem Darurat, Anies Kembali Terapkan PSBB Total
BACA: Tarik Rem Darurat, Anies Kembali Terapkan PSBB Total
Mereka yang
mengkritik statemen Anies diantaranya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
Airlangga Hartarto, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang, Menteri Perdagangan
Agus Suparmanto, dan Wakil Menteri Luar Negeri Mahendra Siregar.
Kritikan itu
dilontarkan dalam acara Sesi Plenary Rapat Nasional Kamar Dagang Indonesia
(Kadin), Kamis, (10/9/2020).
Menanggapi itu,
Anggota DPR RI Fraksi Gerindra, Fadli Zon menilai, para Menteri yang mengkritik
Gubernur Anies Baswedan seolah mereka sedang menutupi kelemahan mereka.
“Menteri-menteri yang
kritik kebijakan Gubernur Jakarta, mungkin sedang menutupi kelemahan kinerja
mereka sendiri. Kasihanilah.” Tulis Fadli Zon, dikutip sukabumiNews dari FAJAR.CO.ID, Sabtu (12/9/2020).
BACA Juga: Gubernur DKI Jakarta Kembali Berlakukan PSBB, Waketum Gerindra: Anies Layak Dinonaktifkan
BACA Juga: Gubernur DKI Jakarta Kembali Berlakukan PSBB, Waketum Gerindra: Anies Layak Dinonaktifkan
Sebelumnya Airlangga
Hartarto, yang juga menjabat sebagai Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan
Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN), mengatakan indeks harga saham gabungan
(IHSG) menghadapi ketidakpastian akibat statemen Anies Baswedan soal ‘rem
darurat’.
“Kita lihat sudah
menampakkan hasil positif, berdasarkan indeks sampai dengan kemarin. Karena
hari ini indeks (IHSG) masih ada ketidakpastian karena announcement Gubernur
DKI tadi malam sehingga indeks pagi ini sudah di bawah 5.000,” tegas Airlangga.
“Kalau digas atau rem
mendadak itu tentu harus kita jaga public confidence. Karena ekonomi tidak
hanya fundamental, tapi juga sentimen, terutama untuk sektor capital market,”
papar Airlangga.
Sementara Menteri
Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita khawatir pelaksanaan PSBB penuh pada
akhir kuartal III/2020 dapat memberikan tekanan pada sektor manufaktur.
“(PSBB) sedikit
banyak akan mempengaruhi industri manufaktur, apa lagi kalau diikuti
provinsi-provinsi lain yang akan menerapkan PSBB yang ketat. Tapi, yang perlu
disampaikan, bagi pemerintah kesehatan masyarakat suatu hal yang tidak bisa
ditawar,” ujarnya Agus Gumiwang.
Senada dikatakan,
Wakil Menteri Luar Negeri Mahendra Siregar menyatakan pemberlakuan kembali PSBB
penuh di Ibu Kota merupakan faktor baru. Maka dari itu, menurutnya, perlu
pendekatan khusus untuk memitigasi dampak penurunan drastis PSBB seperti pada
kuartal II/2020.
Mahendra meramalkan
pendekatan khusus tersebut dibutuhkan jika penurunan pertumbuhan ekonomi tidak
ingin lagi terulang pada kuartal IV/2020.
Mahendra berpendapat
pemulihan pertumbuhan ekonomi penting pada semester kedua 2020 agar pertumbuhan
ekonomi secara konsolidasi pada tahun ini tidak terlalu anjlok.
“Kita harus berupaya
mencari langkah-langkah yang bisa mensinergikan keduanya (kesehatan dan
ekonomi). Kita harus menjaga keseimbangan sebaik-baiknya,” katanya.
BACA Juga: 59 Negara Tolak WNI, Refly Harun: Kesalahan Jokowi, Bukan Anies
BACA Juga: 59 Negara Tolak WNI, Refly Harun: Kesalahan Jokowi, Bukan Anies
Pewarta : Fajar/sukabumiNews
Editor : AM
COPYRIGHT ©
SUKABUMINEWS 2020