 |
| Foto: Dok. ANTARA |
Mengingat klaster Pilkada yang dikhawatirkan akan meningkatkan pertambahan pasien konfirmasi positif Covid-19.
"Ada indikasi udah tampak di depan mata. Ada paslon, karena tidak disiplin, ada masyarakat, dan tim sukses yang tidak disiplin. Jangan ini malah membuat kita menjadi terpuruk," kata Djo kepada RRI, Sabtu (19/9/2020).
Untuk itu, Djo menyebut, perlu analiasi yang baik untuk menentukan kelanjutan penyelenggaraan Pilkada. Jika pun tidak ada analisis, maka harus ada alternatif lain, termasuk melakukan penundaan.
"Demokrasi juga tidak mengorbankan manusia, tapi justru memuliakan manusia. Pilkada harus aman, nyaman bagi pemilih, pada kandidat, penyelenggara, maka pertimbangkan, aman ngga kita," ungkapnya.
Sebelumnya Djo mengatakan, klaster Pilkada dapat dikatakan sudah mencapai siaga satu. "Ini sudah siaga satu lah," kata Djo.
Untuk itu, Djo mengatakan, perlu kewaspadaan tingkat tinggi terhadap klaster pilkada ini. Perlu melihat lagi kebijakan yang sudah ada terkait tahapan pilkada yang akan memicu penularan.
"Kalau KPU tingkat pusat saja sudah terkonfirmasi positif, maka itu artinya kita perlu sekali kewaspadaan, melihat segala macam kebijakan, kekurangan, dari tahapan pilkada kita, termasuk adalah kampanye," sebutnya.
Menurutnya, pilkada di tengah pandemi memang sangat berat. Untuk itu perlu analisis lain untuk menyelenggarakannya, agar korban tidak terus berjatuhan.
"Saya menggarisbawahi pernyatan prsiden yang menegaskan sudah terang benerang, bahwa kesehatan nomor satu, hati-hati klaster pilakda. Presiden sudah wanti wanti, penyelenggara, paslon, pemilih, tim sukses," sebutnya.
BACA Juga: Klaster Pilkada Meruyak, Sudah Siaga Satu