 |
| Refly Harun. (Foto: Youtube) |
sukabumiNews.net, JAKARTA – Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun menilai penolakan 59 negara terhadap WNI bukti dunia internasional tidak percaya penanganan COVID-19 di Indonesia.
Anehnya, kesalahan
itu ditimpakan kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang berencana
memberlakukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) total pada 14 September
mendatang.
"Lucu saya
mendengar pernyataan Ruhut Sitompul yang menuding Anies Baswedan penyebab WNI
ditolak 59 negara. Sepertinya dia tidak paham tentang struktur pemerintahan, di
mana kalau menyangkut negara, yang bertanggung jawab adalah presiden, bukan
gubernur," tutur Refly dalam channel YouTube-nya yang diunggah, Sabtu
(12/9/2020).
Dia menegaskan, yang
ditolak 59 negara adalah seluruh WNI. Bukan warga yang ber-KTP Jakarta. Warga
yang ber-KTP Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat juga ditolak.
BACA Juga: Warga dari 23 Negara Termasuk Indonesia Dilarang Memasuki Malaysia Mulai Hari Ini, Kenapa?
Mantan komisaris
salah satu BUMN ini juga menyindir seringnya Ruhut melontarkan ide untuk
memecat Anies sebagai gubernur. Namun, ketika orang bersuara ganti presiden,
dituding makar.
Dia mengingatkan,
Anies Baswedan hanya bisa dipecat oleh rakyat melalui DPRD, bukan oleh Menteri
Dalam Negeri.
"Mendagri itu
bukan atasan gubernur. Gubernur itu kedudukannya sama seperti presiden, cuma
beda levelnya. Gubernur di level daerah, presiden level nasional,"
terangnya.
"Saya heran
juga, Ruhut ini senang sekali mendesak orang dipecat padahal dia sendiri
mungkin juga dipecat. Saya kurang tahu dan enggak mau tahu juga," sambung
Refly.
Dia melanjutkan,
intinya penolakan 59 negara terhadap WNI menjadi koreksi besar bagi Presiden
Jokowi.
Pertama terlalu
meremehkan virus COVID-19. Kedua, tidak fokus pada penanganan COVID-19. Ketiga,
terlambat mengambil langkah memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Keempat,
tidak kompak dalam koordinasi sehingga berantakan.
"Sejak awal
sudah saya kritisi penanganan COVID-19 di Indonesia yang tidak serius. Presiden
dan para menterinya terlalu meremehkan virus COVID-19. Bahkan kalau dilihat ke
belakang, Anies Baswedanlah yang sejak awal fokus menghentikan penyebaran
COVID-19 tetapi kebijakannya selalu dijegal pusat," tandasnya. [GELORA.CO]
Editor : Red.
COPYRIGHT ©
SUKABUMINEWS 2020