sukabumiNews.net, SURADE – Bantuan Sembako dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) tahap II bagi masyarakat terdampak COVID-19 menuai polemik lantaran jumlah kuota yang diterima jauh tidak sesuai dengan jumlah kuota bantuan sebelumnya.
Menyikapi hal tersebut,
para kades dan camat di wilayah Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi menggelar rapat koordinasi di rumah dinas
Camat Surade, Selasa (14/07/2020).
“Rakor ini
dimaksudkan untuk mencari solusi tepat agar masyarakat tidak kecewa dengan
bantuan tahap II ini,” ujar Camat Surade, Ukat Sukayat kepada sukabumiNews.
Dalam kesempatan
tersebut, para kades menyampaikan bahwa jumlah bantuan yang diberikan pada
tahap II ini kuotanya jauh lebih sedikit dibanding jumlah kuota penerima pada
bantuan tahap sebelumnya.
BACA Juga : 25 Ribu Warga Tidak Dapat Bantuan DTKS, Pemkab Sukabumi akan Usulkan Kembali ke Pemprov
BACA Juga : 25 Ribu Warga Tidak Dapat Bantuan DTKS, Pemkab Sukabumi akan Usulkan Kembali ke Pemprov
“Misalnya, bansos/bangub
tahap I, jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Desa Citanglar Kecamatan Surade
jumlah 449 KPM. Tapi di Tahap II ini jumlahnya berkurang menjadi 144 KPM,
sehingga kurangnya jauh sekali yaitu 305 KPM,” ungkap salah satu kades.
“Ini sangat tidak
sesuai dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTSK) sebelumnya,” tuturnya.
Para kades berharap keluhan
ini bisa tersampaikan kepada pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan
diberlakukannya otentik data.
“Kami sangat
mengahargai apa yang dikeluhkan para kades, lantaran mereka juga merasa khawatiran
akan adanya kecemburuan sosial di masyarakat. Ungkapan para kades juga tentunya
berdasarkan keluahan yang mereka terima dari warganya masing-masing,” kata Camat
Surade, Ukat Sukayat.
BACA Juga : Pembayaran Siltap Mandek, Beberapa Perangkat Desa di Wilayah Pajampangan Mengeluh
BACA Juga : Pembayaran Siltap Mandek, Beberapa Perangkat Desa di Wilayah Pajampangan Mengeluh
Pewarta : MY Kuncir
Editor : AM.
COPYRIGHT ©
SUKABUMINEWS 2020