Bansos Provinsi Jabar Tahap II akan Segera Disalurkan

Ilustrasi pendistribusian bansos tahap II.

Penyaluran bansos ditargetkan capai 110.000 paket.

sukabumiNews.net, BANDUNG – Bantuan sosial (bansos) provinsi Jawa Barat (Jabar) tahap II akan mulai disalurkan pada Kamis (9/7/2020). Semua persiapan penyaluran bansos tahap II intens dimatangkan dan dituntaskan, termasuk data penerima bansos yang sudah divalidasi dan dipadankan. Tujuaannya supaya tepat sasaran dan berkeadilan.

Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Jabar Dodo Suhendar menyatakan, prinsip kehati-hatian diusung pihaknya agar data penerima bansos tahap II lebih akurat. Koordinasi dengan sejumlah pihak, seperti Ombudsman, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan KPK, pun dilakukan.

"KPK mengapresiasi Pemda Provinsi Jabar dalam menetapkan data ini karena sangat hati-hati. Dalam arti menghindari penerima ganda, dan yang tidak tepat sasaran. KPK juga berharap kabupaten/kota di Jabar bisa seperti ini dalam sistem penyaringan data," kata Dodo di Gedung Sate, Kota Bandung, Selasa (7/7/2020), dikutip laman humas.jabarprov.go.id.

Menurut Dodo, terdapat 27 tahap cleansing data penerima bansos provinsi. Mulai dari menyinkronkan kode kabupaten/kota, memastikan NIK valid, memeriksa pekerjaan, sampai mengecek nama dan alamat penerima bansos. Banyaknya tahapan cleansing data membuat data penerima bansos semakin akurat.

Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Jabar pun berkolaborasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk memadankan data penerima bansos, baik data Keluarga Rumah Tangga Sasaran (KRTS) Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) maupun KRTS non DTKS.

BACA Juga : Di Tengah Rakyat Sedang Membutuhkan, Oknum PNS Kelurahan Ini Diduga Ingin Selewengkan Bangub

"Data penerima bansos tahap II sudah sesuai administrasi, tidak menerima lebih dari satu bantuan, dan KRTS yang sudah menerima tahap I. Saat ini, data kami lebih akurat dan kami pun lebih yakin karena saat proses pendataan kami berdiskusi dengan Ombudsman, minta review kepada BPKP," kata Dodo.

Bansos provinsi senilai Rp500 ribu merupakan salah satu dari delapan pintu bantuan bagi warga terdampak pandemi. Selain bansos provinsi, ada Kartu PKH, Kartu Sembako, bansos presiden untuk perantau di Jabodetabek, Dana Desa, Kartu Prakerja, bantuan tunai Kementerian Sosial, dan bansos kabupaten/kota.

"Bagi mereka yang betul-betul belum terdaftar dan merasa berhak, silakan untuk ke RW dan mengusulkan lewat Sapa Warga untuk tahap III. RW sendiri akan mengecek, benar-benar layak atau tidak. Tahap kedua ini diharapkan sudah tidak ada lagi terlewat," ucapnya.

BACA : Pendistribusian Dana Bansos oleh Kades Sindangsari Tidak Tepat Sasaran?

BACA Juga : Pihak Kantor Pos Surade Tepis Tudingan Kutip Dana Banprov Covid-19 dari Penerima

Selain itu, warga Jabar dapat mengecek data penerima bansos lewat aplikasi PIKOBAR (Pusat Informasi dan Koordinasi COVID-19 Jawa Barat). Saat ini, PIKOBAR sudah memiliki fitur SOLIDARITAS (Sistem Online Data Penerima Bantuan Sosial). Fitur tersebut menyajikan data penerima bansos di Jabar dengan komprehensif.

Data yang disajikan di SOLIDARITAS memuat informasi jenis dan status alokasi bansos yang dilengkapi jumlah total penerima manfaat di masing-masing wilayah. "Untuk mengecek seseorang dapat atau tidaknya bansos provinsi bisa diakses di PIKOBAR," kata Dodo.

Ketua Divisi Pemberdayaan Aparatur, Non Aparatur, dan Masyarakat, Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan COVID-19 yang juga Ketua Tim Penyaluran Bansos Provinsi Jabar Dudi Sudradjat Abdurachim mengatakan, distribusi bansos tahap II ditargetkan selesai dalam 14 hari.

"Kami prioritaskan penyaluran di daerah dengan jumlah KRTS yang banyak dan wilayah yang luas. Penyaluran bansos ditargetkan capai 110.000 paket," kata Dudi.

Dudi mengatakan, pihaknya telah menetapkan jumlah KRTS DTKS dan Non-DTKS. KRTS DTKS tahap II yang berjumlah 232.684 Kepala Keluarga (KK) sedang dalam proses pengalihan ke Kemensos.

Jika pengalihan selesai, KRTS DTKS tahap II akan mendapat bantuan dari Kemensos. Adapun KRTS Non-DTKS yang akan mendapatkan bansos provinsi sebanyak 1.392.407 KK.

"Kami lagi ajukan ke Kemensos. Persyaratannya, kabupaten/kota harus mengisi data kebutuhan mereka. Kemarin baru 5 kab/kota yang mengisi. Jika sudah mengisi, Kemensos siap membantu untuk memenuhi KRTS DTKS," ucap Dudi.

Hasil evaluasi distribusi bansos tahap I, kata Dudi, menjadi pertimbangan gugus tugas provinsi untuk penyaluran tahap II. Salah satunya mengganti komoditas telur dengan susu dan masker kain. Dengan begitu, ia berharap distribusi bansos tahap II akan berjalan lebih optimal.

"Kami harap masyarakat ikut serta menyukseskan penyaluran bansos tahap II. Misal dengan melaporkan lewat PIKOBAR jika ada tetangganya yang layak mendapatkan bansos, tapi belum terdata. Atau yang tidak layak menerima, tapi menerima," ucapnya.

BACA Juga : Kades Ciwaru Datangi Dinsos Terkait Ditemukannya Data Ganda Penerima PKH dan BPNT

Pewarta : Novi G

Editor : Red.

COPYRIGHT © SUKABUMINEWS 2020