sukabumiNews.net, JAKARTA – Dewan Pimpinan Majelis
Ulama Indonesia (MUI) Provinsi se-Indonesia menyampaikan pernyataan sikap
kepada pemerintah Indonesia yang telah mengeluarkan kebijakan kontradiktif
dengan peraturan pemerintah sendiri dan imbauan para tokoh agama. Pernyataan
sikap ini merupakan hasil keputusan bersama 32 Dewan Pimpinan MUI Provinsi
se-Indonesia.
Ketua Umum Dewan Pimpinan MUI Provinsi Sumatera Barat,
Buya Gusrizal Gazahar menyampaikan, pernyataan sikap ini sudah melalui
pembicaraan sejak malam sampai sekarang. Artinya pernyataan sikap ini bukan
keputusan tiba-tiba. MUI juga mempunyai Satuan Tugas Covid-19 MUI. Mereka
mengikuti perkembangan dan kebijakan pemerintah sejak wabah Covid-19 melanda
Indonesia.
"Yang dilihat dan dirasakan di daerah itulah
(pernyataan sikap 32 MUI Provinsi) kesimpulan yang harus disampaikan demi
kepentingan bangsa dan umat," kata Buya Gusrizal, sebagaimana dikutip
Republika, Jumat (8/5/2020).
Ketua Umum Dewan Pimpinan MUI Provinsi DKI Jakarta, KH
Munahar Muchtar menambahkan, pernyataan sikap MUI Provinsi se-Indonesia ini
hasil diskusi. Kondisi bangsa dan negara sekarang tidak bisa ditutup-tutupi
lagi karena ada di berita dan media sosial.
"Lagi melawan virus tiba-tiba pemerintah membuka
dan melonggarkan moda transportasi, ulama sudah mengajak umat mematuhi Fatwa
MUI, tapi mau dimentahkan lagi (oleh pemerintah), masyarakat jadi
bingung," kata KH Munahar.
Berikut pernyataan sikap 32 Dewan Pimpinan MUI
Provinsi se-Indonesia dikutip dari Republika.co.id, Jum'at.
Berdasarkan pembukaan UUD tahun 1945 bahwa peran,
fungsi dan tanggung jawab pemerintah negara Indonesia adalah untuk melindungi
segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia serta memajukan kesejahteraan
umum. Maka setelah mencermati dan menganalisis kebijakan Menteri Perhubungan
(Menhub) yang kontradiktif dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020
tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam rangka Percepatan
Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), dengan ini kami menyatakan
sikap sebagai berikut:
Pertama, mendesak kepada Pemerintah Republik Indonesia
untuk menolak masuknya tenaga kerja asing (TKA) khususnya yang berasal dari
negara China dengan alasan apapun juga. Karena TKA dari China adalah transmitor
utama Virus Corona Desease 2019 (Covid-19) yang sangat berbahaya dan mematikan.
Kedua, meminta dengan tegas kepada Presiden Republik
Indonesia untuk membatalkan kebijakan Menteri Perhubungan yang membuka dan
melonggarkan moda transportasi dalam semua matra baik darat, laut maupun udara
sebelum penyebaran dan penularan Covid-19 ini benar-benar dapat terkendali dan
bisa menjamin tidak akan ada lagi penularan baru.
Ketiga, memerintahkan kepada seluruh jajaran Dewan
Pimpinan MUI pada semua tingkatan (kabupaten, kota, kecamatan dan kelurahan/
desa/ nagari) dalam masa pandemi Covid-19 ini, untuk mengawasi dan mengawal
wilayahnya masing-masing dari keberadaan TKA. Jika ditemukan TKA maka segera
melaporkannya kepada lembaga pemerintah terkait agar supaya mereka dapat
dipulangkan ke negara asalnya.
Keempat, Dewan Pimpinan MUI se-Indonesia mendesak
kepada Pemerintah Republik Indonesia untuk tetap konsisten dan berkomitmen
dalam menegakkan Pancasila dan UUD tahun 1945 dalam setiap kebijakannya. Kami
pun bertekad akan senantiasa menjadi garda terdepan dalam mengawal dan menjaga
keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Kelima, mendesak kepada presiden, para menteri, para
gubernur, para bupati dan para walikota se-Indonesia untuk senantiasa
mengedepankan sikap serta semangat nasionalisme dan patriotisme dalam memimpin
negeri tercinta Indonesia. Sehingga NKRI tetap utuh, maju dan bersatu
selama-lamanya.
Demikian pernyataan sikap kami, semoga pemerintah
Indonesia memperhatikan sikap kami ini sambil bertawakkal kepada Allah
Subhanahu Wata'ala.
Billahi Taufik Walhidayah.
Sebelumnya, soal pemerintah telah menunda rencana
kedatangan sejumlah TKA. Khususnya, 500 TKA asal China yang akan masuk ke
Sulawesi Tenggara.
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah telah
menginstruksikan kepada Plt Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan
Perluasan Kesempatan Kerja (Binapenta) Aris Wahyudi untuk memerintahkan PT
Virtue Dragon Nickel Industry dan PT Obsidian Stainless Steel di Konawe menunda
kedatangan ratusan TKA dari China.
"Kita putuskan untuk menunda rencana kedatangan
500 TKA sebagai upaya memutus mata rantai penyebaran pandemi COVID-19,"
ujar Kepala Biro Humas Kemnaker, R. Soes Hindharno dalam keterangannya beberapa
hari lalu.
Sementara, soal kebijakan melonggarkan moda
transportasi, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, menegaskan bukan berarti
mudik diperbolehkan. Kebijakan tersebut hanya menjadi penjabaran atau turunan
dari Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 25 Tahun 2020 tentang pengendalian
transportasi selama masa mudik Idul Fitri tahun 1441 Hijriyah dalam rangka
pencegahan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), bukan relaksasi.
“Artinya dimungkinkan semua moda angkutan, udara,
kereta api, laut, dan bus untuk kembali beroperasi dengan catatan harus menaati
protokol kesehatan,” kata Budi dalam rapat kerja dengan Komisi V DPR, Rabu
(6/5/2020).
Budi memastikan nantinya gugus tugas percepatan
penanganan Covid-19 atau Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) akan
memberikan kriteria. Dia menjelaskan, khususnya kriteria bagi penumpang yang
masuk dalam kategori bisa bepergian menggunakan transportasi umum.
“Nanti BNPB bersama Kementerian Kesehatan bisa
menentukan dan itu bisa dilakukan,” ujar Budi.
Sementara soal harapan dan pernyataan sikap tersebut
soal kebijakan pemerintah harus berdasarkan Pancasila dan nasionalisme,
Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah mengeluarkan intruksi beberapa waktu lalu
agar setiap kebijakan dan regulasi yang disusun baik kementerian ataupun
lembaga memuat ideologi Pancasila. Jokowi mengatakan, tanpa ideologi, Indonesia
tak akan bisa kokoh bersatu.
"Saya mengajak, meminta agar setiap produk-produk
kebijakan, produk-produk regulasi, produk-produk perundangan, rasa ideologi itu
harus nampak. Ideologi Pancasila harus nampak di situ," kata Jokowi saat
memberikan sambutan acara Presidential Lecture Internalisasi dan Pembumian
Pancasila di Istana Negara, Jakarta beberapa waktu lalu.
Karena itu, ideologi Pancasila pun harus dibumikan dan
disebarkan kepada generasi muda melalui berbagai platform media komunikasi.
"Tidak mungkin negara sebesar kita Indonesia ini bisa kokoh bersatu tanpa
ideologinya berbeda-beda. Mau ke mana kita. Kita ngajak ke utara, ada yang ke
selatan, ke barat, ke timur. Mau ke mana kita kalau seperti itu. Inilah sekali
lagi pentingnya ideologi," ujar Jokowi.
Pewarta/Editor: Red.
COPYRIGHT
© SUKABUMINEWS 2020