 |
| Ilustrasi : beras diatas harga eceran (HET). |
sukabumiNews.net, LEBAK – Anggota DPRD Kabupaten Lebak
dari Fraksi PPP Musa Weliyansah menyebut, lebih dari 200 agen Warung elekronik
gotong royong (e-Warong) yang tersebar di 23 kecamatan dari total 28 kecamatan
di Kabupaten Lebak, masih menjual komoditi dengan sistem paket dan harga beras
diatas harga eceran tertinggi (HET) serta tidak sesuai dengan harga pasar.
Hal itu dikatakan Musa kepada wartawan via pesan
WhatsApp, Kamis (14/5/2020).
Musa mengatakan dari beras yang dijual oleh agen
program sembako atau Bantuan Sosial Pangan (BSP) yang dulu bernama BPNT,
merupakan bukan beras dengan kualitas premium, melainkan beras dengan kualitas
IR atau beras kemasan yang menggunakan karung berlabel Cahaya Berkah, dengan
berat 10-12 kilogram.
"Saya pastikan itu bukan beras premium karena
beras dipasok dari pengusaha beras yang memiliki penggilingan padi di wilayah
Kabupaten Lebak, yang menerima PO dari PT Aam Prima Artha," ucap Musa,
dikutip media parter Forum Pimpinan Redaksi Nasional (FPRN), tangerangnet.com,
Kamis.
Para pengusaha beras lokal, kata Musa, langsung
mengemas beras ukuran 10 kilogram dan 13 kilogram dengan harga beli Rp
8.500-9000 per kilogram. “Itu sudah termasuk ongkos kirim kepada agen
masing-masing desa. Ada juga beberapa pengusaha yang mengirim ke gudang PT Aam
di Rangkasbitung, Ciawi, dan Bogor. Dengan kemasan 50 kilogram, dengan harga
jual Rp 9.000," katanya.
Musa memandang, hal ini sudah jelas menandakan
pengusaha beras tidak memiliki register yang dikeluarkan OKKPD (Otoritas
Kompeten Keamanan Pangan Daerah). Selain itu, telah melanggar Permen No. 53
Tahun 2018 tentang Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan.
 |
| Politisi PPP Kabupaten Lebak, Musa Weliyansah. (FOTO dok. tangerangnet.com) |
Dia menilai kualitas beras itu bisa dipastikan bukan
beras premium, melainkan beras curah IR yang biasa beredar di pasaran. Untuk
itu, wajib hukumnya agen mengacu pada harga pasar kalau toh mengacu kepada
Permendag No. 57 Tahun 2017, mereka (agen E-warong) tidak boleh lebih dari Rp
9.450 per kilogram untuk beras medium.
"Sementara agen BSP yang MoU dengan PT Aam
mayoritas menjual Rp 11.900 per kilogram seperti yang saya cek di Kecamatan
Warunggunung, Kecamatan Bojongmanik, dan Kecamatan Rangkasbitung,"
jelasnya.
Musa membeberkan hasil penelusuran yang dilakukan
olehnya, selain beras bukan premium, diduga kuat para agen menjual telur HE
(Hached Eggs) kepada KPM (Keluarg Penerima Manfaat). Untuk itu, DPRD Kabupaten
Lebak mendesak agar Kepala Dinas Sosial, dan Kepala Cabang Bank BRI melakukan
tindakan tegas atas dilangarnya Fakta Integritas tersebut.
Musa mencatat ada beberapa aturan yang harus
dipelajari dan dipahami, di antaranya Permendag Nomor 08 Tahun 2019, Permentan
Nomor 53 Tahun 2018 tentang PSAT (Pangan Segar Asal Tumbuhan). Kemudian
Permentan Nomor 48/PP 130/12/2017, dan UU Nomor 20 Tahun 2014 tentang
standarisasi dan penilaian.
"Kami mendesak Aparat Hukum segera melakukan
tindakan tegas, dan bisa dipastikan ada unsur KKN (Korupsi, Kolusi, dan
Nepotisme) yang mengakibatkan kerugian keuangan negara hinga di atas Rp 2
miliar setiap bulan," tandas Musa.
Dikatakan Musa bahwa terhitung dari Januari-Mei 2020 banyak agen dan
pemasok bermain dalam harga komoditi tidak sesuai dan cukup tinggi karena beras yang dijual bukan beras premium.
Pewarta : pur/FPRN
Editor : Red.
COPYRIGHT
© SUKABUMINEWS 2020