 |
| Wakil Ketua Umum MUI KH Muhyiddin Junaidi di kantor pusat MUI, Jalan Proklamasi, Jakarta Pusat, Selasa (3/3/2020). Reza Deni/Tribunnews.com |
sukabumiNews.net, JAKARTA – Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH Muhyiddin Junaidi
mengkritik kinerja pemerintah dalam menangani pandemi corona. Muhyiddin
memandang pemerintah tidak tegas menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar
(PSBB).
Muhyiddin
mengingatkan pemerintah wajib mendengar aspirasi umat Islam dalam memutus
rantai penyebaran pandemi covid 19. Sebagai the biggest stake holder di negara
ini, suara umat Islam ialah representasi demokrasi langsung yang seharusnya
direspon.
Muhyiddin menekankan
kepatuhan rakyat dalam menyukseskan PSBB tak akan berhasil jika sikap
pemerintah selalu mendua. Ia menyoroti kabar kedatangan TKA China yang terus
mengalir tanpa ada sanksi.
"Bahkan
cenderung mendapat dukungan dari para pejabat tinggi negara, ini perlawanan
terhadap kehendak rakyat dan jelas melanggar kedaulatan negara. Nampaknya
seakan kita sudah tersandera akibat rayuan dan tipu daya Cina lewat investasi
besarnya di Indonesia," kata Muhyiddin dalam siaran pers, Rabu (29/4/2020).
Muhyiddin
menyampaikan MUI bertanggungjawab moral menyuarakan kebenaran dan menegakkan
keadilan. Walau suara MUI menurutnya, tak senantiasa direspon baik oleh
pemerintah.
"Menafikan
apalagi menegasikan aspirasi umat Islam justru sangat kontra produkti bagi
pemerintah dalam menerapkan kebijakannya di tingkat grass root, bahkan akan
muncul ketidakpatuhan sipil secara masif," tegas Muhyiddin.
Kritik MUI ialah
bentuk perhatian pada tanah air. Muhyiddin merasakan kesan di masyarakat bahwa
kebijakan PSBB tak serius. Dia menilai, PSBB cenderung gamang jika berhadapan
dengan kekuatan para pemilik modal atau konglomerat utama di negeri ini.
"Seakan penyelamat aset dan investasi mereka lebih penting daripada
penyelamatan nyawa dan kedaulatan NKRI," ujar Muhyiddin, seperti
diberitakan REPUBLIKA.CO.ID.
Pewarta/Editor : Red.
COPYRIGHT ©
SUKABUMINEWS 2020