sukabumiNews.net, CIBITUNG – Para Kades yang tergabung
dalam wadah Apdesi Kecamatan Cibitung Kabupaten Sukabumi merasa kecewa atas kebijakan
data bansos yang diajukan Dinsos Kabupaten Sukabumi kepada Pemprov Jabar untuk
mendapatkan Batuan Gubernur (Bangub).
Pasalnya, data yang diajukan Dinsos Kabupaten Sukabumi
dituding tidak sesuai dengan keberadaan data yang sebenarnya.
Dalam hal ini mereka menuding ada oknum yang
mengatasnamakan pihak dinsos terkait permintaan data. “Bahkan kenyataannya data
yang dipakainya tersebut adalah data tahun 2010,” ucap ketua Apdesi Kecamatan
Cibitung, H.Iji Pahrudin, kepada sukabumiNews, Kamis (30/4/2020).
Sementara kata dia, data yang minggu lalu saja saat di
input oleh masing-masing desa, kenyataan rurunnya bantuan tidak sesuai dengan
data yang diberikan. “Jadi apa yang telah dikerjakan oleh RT/RW seolah tidak
ada gunanya, hanya bikin pusing pekerjaan aparat pemdes saja,” ungkapnya.
Dijelaskan H. Iji pengerjaan pengimputan data itu
dilakukan sampai malam. Sementara data pengajuanya harus segera terkirim dengan
alasan batasan waktu. Tapi lanjut dia, sekarang data yang datang acak-acakan, bahkan
ada yang sudah meninggal, ada juga yang sudah mendapatkan bantuan dari pemerintah
lainnya di antaranya BPMT- PKH, kemudian banyak juga yang sudah pindah.
"Logikanya kalau data yang diajuan sekarang itu
yang dipake tidak bakalan seperti begitu, ini mah hayoh wae verifikasi ari
maujud acan, itu lah yang terjadi mungkin semua desa sama, jadi cangkel (pegel
ati)," ucapnya kesal
Akhirnya, tutur dia, yang menjadi sasaran adalah RT. Kini
sambung dia, RT/RW dan pemdes menjadi bahan bulian masyarakat lantaran merekalah yang paling
dekat bersentuhan langsung dengan warga.
“Jangankan warga rawan miskin warga yang ekonominya
menengah ke atas saja banyak yang menanyakan berkaitan dengan Bantuan Sosial
(Bansos) Gubernur Jawa Barat ini. Karena seluruh warga masyarakat Cibitung tahu
dan menyaksikan langsung waktu Pak Ridwan Kamil Gubernur Jawa Barat pidato yang
tersebar di Medsos, WA Group dan beberapa stasiun televisi dan media elektronik
lainnya,” ulas H Iji.
Dikatakan H Iji, sebelumnya, dalam pidatonya Gubernur
Jabar mengatakan bahwa semua yang terdampak akan mendapat bantuan. “Kalau
berbicara dampak, tidak ada si kaya dan si miskin semuanya sesuai dengan usulan
dari desa. Kecuali jika saat itu pak Gubernur dalam pidatonya ada pengecualian,”
tegasnya, kecewa.
- BACA Juga : Apdesi Minta Dinsos Verifikasi Data Peneriman Manfaat BPNT/PKH
- BACA : Masalah Bansos Warga Dampak COVID-19, Ridwan Kamil Diminta Segera Ambil Langkah
Editor : Azis R/Red*
COPYRIGHT
© SUKABUMINEWS 2020