 |
| Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo. (Foto: Harian Nasional) |
Masifnya PHK mendorong pemerintah agar lebih sigap dalam menyalurkan jaring pengaman.
sukabumiNews.net, JAKARTA
– Pemerintah mendata ada sekitar 1,6 juta pekerja Indonesia yang telah di-PHK
(pemutusan hubungan kerja) dan dirumahkan. Perusahaan terpaksa melakukan PHK
dan merumahkan karyawan karena ekonomi nasional terpukul pandemi Covid-19. Masifnya
PHK mendorong pemerintah agar lebih sigap dalam menyalurkan jaring pengaman
sosial kepada masyarakat miskin, rentan miskin, dan kelompok yang ekonomi rumah
tangganya terimbas Covid-19.
"Presiden telah
perintahkan untuk segera diberikan Kartu Prakerja dan segara disalurkan bansos
sehingga masyarakat terutama di Jabodetabek mendapat dukungan," ujar Ketua
Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo selepas mengikuti rapat
terbatas dengan Presiden Joko Widodo, Senin (13/4/2020).
Penyaluran jaring
pengaman sosial juga akan menyasar tenaga kerja migran Indonesia yang berada di
Malaysia yang memilih untuk tidak pulang ke Tanah Air. Penyaluran bantuan
sosial ini akan melibatkan Tentara Diraja Malaysia agar bantuan bisa sampai ke
tangan pekerja migran di negeri jiran.
Pemerintah, ujar
Doni, mulai menyusun program-program padat karya dan stimulus ekonomi agar
lapangan pekerjaan kembali terbuka. Namun, prioritas saat ini adalah penanganan
Covid-19 terlebih dahulu. Doni meminta masyarakat untuk sementara waktu menahan
diri dan menuruti imbauan pemerintah agar tinggal di rumah dan menunda
perjalanan.
"Ada beberapa
peluang untuk menciptakan lapangan kerja. Mudah-mudahan ini solusi setelah
Covid-19 berakhir. Saat ini kita sabar. Kita sadar untuk menahan diri, untuk
mengikuti anjuran yang diberikan pemerintah pusat dan daerah," katanya.
Sebelumnya, dalam
rapat terbatas, Presiden Jokowi meminta Menteri Sosial Juliari Batubara dan
Menteri Keuangan Sri Mulyani segara merealisasikan pencairan bantuan sosial berupa
paket sembako dan bantuan langsung tunai (BLT) paling lambat pekan ini. Selain
dua bantuan tersebut, insentif lain seperti program keluarga sejahtera (PKH)
dan Kartu Prakerja juga diminta untuk dikebut pelaksanaannya.
"Ini sudah
sangat-sangat mendesak. Semuanya harus jalan minggu ini. Saya turun ke bawah
kemarin. Saya lihat bahwa kebutuhan itu sudah ditunggu oleh masyarakat. Jangan
nanti di bawah melihat kita ini hanya omong saja tapi barangnya tidak sampai ke
rakyat, ke masyarakat," ujar Presiden Jokowi.