 |
| Wakil Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Indonesia (Apdesi) Kabupaten Sukabumi Ojang Apandi. |
sukabumiNews.net,
CISAAT – Puluhan kepala desa yang tergabung dalam Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Sukabumi geruduk kantor Dinas Sosial. Kedatangan
mereka dilatarbelakangi data penerima bantuan sosial yang dinilai amburadul.
Ketua Apdesi
Kabupaten Sukabumi, Deden Deni Wahyudin mengatakan, kedatanganya ke kantor
Dinsos untuk menyampaikan beberapa tuntutan terkait data penerima manfaat
bansos.
Menurut Deden, data
tersebut tidak valid dan bisa menyebabkan bantuan tidak tepat sasaran sehingga
berpotensi terjadi konflik di lingkungan masyarakat.
"Kami meminta kepada
Dinas Sosial Kabupaten Sukabumi untuk memperivikasi data penerima manfaat
bansos karena saat ini datanya tidak valid," kata Denen kepada sukabumiNews,
Selasa (28/4/2020).
Sebelumnya, ditemukan Data BPNT/PKH Ganda oleh Kades Ciwaru Kecamatan Ciemas Kabupaten Sukabumi, Taopik. Taupik mendatangi Kantor Dinsos dan meminta kepada Pemerintah agar menghapus data penerima manfaat program Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKH) tersebut.
Ketidak validan data
yang dimaksud, terang Deden yakni adanya tumpang tindih antara data penerima bantuan
BPNT, PKH dan bantuan Pemprov Jabar untuk masyarakat miskin baru (misbar). Bahkan,
tambah Deden, masih terdapat data penerima bantuan yang saat ini sudah
meninggal dunia.
"Berdasarkan
beberapa poin tersebut maka kami menuntut kewenangan agar pendataan bisa
dilaksanakan oleh aparatur desa masing-masing," ulasnya.
Sementaa Wakil
Apdesi, Kabupaten Sukabumi, Ojang Apandi mengaku, berdasarkan hasil survey di lapangan
pihaknya menemukan cukup banyak data penerima manfaat yang sudah meninggal
dunia.
"Setelah kami
lakukan cek data by name by addres ditemukan hampir 50 persen data penerima
bantuan itu sudah meninggal dunia.
Otomatis bantuan itu tidak akan tepat sasaran," ungkapnya.
Oleh karena itu,
lanjut Ojang, Apdesi meminta pemerintah berwenang untuk menghentikan sementara
kegiatan pendistribusian bantuan sembako dari pemprov jabar sampai data
tersebut selesai diperbaiki.
"Alhamdulillah
tuntutan kami disetujui dan berdasarkan hasil musyawarah maka diputuskan,
Dinsos akan mengferval data supaya bansos dari pusat, provinsi, Kabupaten dan
dana desa supaya data non Dtks yang diusulkan desa sesuai harapan," ucapnya.
Selain itu, disetujui
juga bantuan provinsi yang segera di distribusikan sementara ditahan dulu
sebelum data yang akurat masuk ke dinas sosial Kabupaten Sukabumi.
"Dan bantuan
langsung tunai dari dana desa dilaksanakan tunai dan di susun oleh perbup yang
insya Allah minggu ini perbupnya disahkan dan akan dibagikan ketiap desa,"
pungkasnya.
Pewarta : My Kuncir
Editor : Azis R/Red*
COPYRIGHT ©
SUKABUMINEWS 2020