 |
| Pertemuan Ketum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono dengan Presiden PKS Sohibul Iman. (Foto: Dok. Istimewa) |
sukabumiNews.net, JAKARTA – Sekretaris Jenderal Partai
Demokrat Hinca Panjaitan mengatakan ada diskusi yang mendalam soal ambang batas
parlemen (parliamentary threshold) dalam pertemuan Demokrat dan Partai Keadilan
Sejahtera (PKS) di kediaman Presiden Keenam Republik Indonesia Susilo Bambang
Yudhoyono (SBY), Puri Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Kamis (12/3/20) malam.
Ia mengatakan bahwa SBY, Demokrat, dan PKS memiliki
pandangan yang sama soal ambang batas parlemen itu agar tidak dinaikkan menjadi
7 persen dari semula 4 persen.
"Kami punya pandangan yang sama. Kami menolak usulan
7 persen, apalagi kalau dimaksudkan hanya karena alasan penyederhanaan. Esensi
PT yang sekarang ada 4 persen itu sudah ideal karena merepresentasikan
keberagaman bangsa Indonesia," ujar Hinca, seperti
diberitakan ANTARA.
Menurut Hinca, kedaulatan rakyat yang beragam harus
terwakili di parlemen. Karena itu menyangkut esensi hak asasi warga negara
untuk dipilih dan memilih.
"Jangan abaikan, ini perintah dan jaminan
konstitusi," ujar dia.
Setelah diskusi panjang soal ambang batas parlemen, Hinca
mengatakan SBY dan Demokrat juga berdiskusi panjang soal ambang batas partai
politik dalam mencalonkan Presiden (Presidential Threshold) dengan PKS.
Ia mengatakan, SBY berpandangan bahwa idealnya
Presidential Threshold itu adalah nol persen.
Bukan tanpa alasan SBY mengusulkan presidential threshold
sebesar nol persen. Kata Presiden PKS Sohibul Iman, asumsi SBY dengan jumlah
tersebut adalah berawal dari fakta bahwa pemilihan Presiden dan Legislatif akan
diselenggarakan serentak.
"Itu logikanya (presidential threshold) harus
nol, itu juga saya sepakat. Jangan diserentakkan pakai hasil pemilu lima tahun
yang lalu. Mood rakyat di saat pilpres dengan mood rakyat di saat itu kan beda.
Jadi harus nol," kata Sohibul Iman.
Sementara Hinca beranggapan, bahwa dalam pileg dan
pilpres serentak diadakan ambang batas Presiden yang berbeda atau lebih tinggi
dari ambang batas parlemen akan mematikan kesempatan anak bangsa untuk
menggunakan haknya dalam memilih dan dipilih.
"Yang terbunuh di depan pintu gerbang stadion tak
sempat bertanding," kata Hinca.
Ia mengatakan bahwa usulan dari Partai Demokrat adalah
disamakan saja antara Presidential Threshold dengan Parliamentary Treshold.
"Artinya parpol yang lolos ke parlemen secara
otomatis berhak mengajukan calon presiden dan wakil presiden seperti tahun 2004
lalu. Setelah kami sampaikan pandangan ini, PKS juga setuju," ujar Hinca.
Hal itu diamini oleh Presiden PKS Sohibul Iman. PKS
mengusulkan agar presidential threshold sama dengan usulan ambang batas
parlemen, yakni antara empat hingga lima persen. "Sehingga saya katakan
Pak, empat sampai lima persen itu yang paling tepat. Kalau empat sampai lima
persen, representasi keragaman Indonesia itu terwakili oleh partai," ujar
Sohibul.
Dengan asumsi ambang batas parlemen tersebut, dia
menjelaskan, maka sekitar delapan hingga sembilan partai yang ada di parlemen.
"Delapan, sembilan, sepuluh partai itu cukup
merepresentasi. Tapi kalau lebih tinggi lagi (ambang batasnya) mungkin partai
hanya enam, lima itu saya kira akan menghilangkan representasi kemajemukan
Indonesia," jelas dia.
Sebelumnya Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengunjungi
kediaman Ketua Umum Partai Demokrat sekaligus Presiden ke-6 RI Susilo Bambang
Yudhoyono (SBY) di Puri Cikeas, Kamis (12/3/2020).
Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman datang sekitar pukul
18.46 WIB beserta para pengurus DPP PKS.
"Ini adalah rangkaian pertemuan silaturahim yang
kami bangun waktu dimulai dari Nasdem, partai-partai lain termasuk ormas-ormas
keagamaan. Jadi ini sekarang giliran kepada Demokrat," kata Sohibul Iman.
Sohibul menyebutkan bahwa PKS sudah meminta sejak
Desember untuk bertemu dengan SBY tapi karena situasi SBY, PKS sangat memahami
sehingga PKS menunggu.
"Beberapa hari lalu Mas Andi Mallarangeng mengontak
saya, Pak SBY siap menerima saya hari ini," kata dia.
Pertemuan itu membicarakan situasi saat ini tantangan
global hingga corona kemudian berimbas pada sejumlah aspek, harga minyak dan
pasar modal.
"Lebih spesifik kita menyoroti beberapa hal terkait
agenda keparlemenan. Ada Omnibus Law jadi bahasan kita. Juga terkait
Parliamentary Threshold (PT). Kemudian terkait Pilkada dan Corona," ujar
dia.
Sohibul ditemui langsung oleh SBY, kedua putranya dan
para pengurus DPP Partai Demokrat.
Pewarta: ANTARA
Editor: Red.
COPYRIGHT © SUKABUMINEWS
2020