Balita terindikasi Stunting (Gambar Ilistrasi). |
Menyoroti persoalan tersebut, Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Sukabumi Gagan
Rachman Suparman, S.sos., angkat bicara.
Menurutnya, Dinas Kesehatan
Kota Sukabumi seharusnya bisa
memanfaatkan anggaran tersebut untuk hal yang tengah terjadi. “Seperti angka
Stunting itu cukup Signifikan,” ujar Gagan Rachman melalui pesan WhatsApp yang
diterima sukabumiNews, Jum'at (15/11/2019).
Seperti diberitakan
sebelumnya, tingginya angka Balita yang terindikasi Stunting di Kota Sukambumi
mencapai 1.966 orang.
Baca: Ribuan Balita di Kota Sukabumi Alami Gangguan Stunting
Baca: Ribuan Balita di Kota Sukabumi Alami Gangguan Stunting
Anggota DPRD yang
biasa disapa Bah Gagan itu menjelaskan, untuk memperbaiki Gizi buruk terhadap
balita di Kota Sukabumi harus segera dilakukan tindakan, seperti melakukan penyuluhan
terhadap ibu hamil.
“Pemerintah juga harus
lebih memperhatikan masyarakat yang kurang mampu. Pemberian Kartu Indonesia
Sehat (KIS) harus tepat sasaran,” tegas Anggota DPRD dari Fraksi PDIP ini.
Hal ini jelas Bah
Gagan, dilakukan untuk meringankan beban hidup masyarakat kecil terutama terhadap ibu hamil agar mendapat
asupan nilai gizi secara baik.
Oleh sebab itu tambah
dia, masyarakat miskin atau kurang mampu harus mendapat bantuan dari pemerintah
daerah mau pun pusat.
Gagan juga sangat menyayangkan
lantaran untuk penyaluran BPNT saja tidak tepat sasaran. Jadi kata dia, informasi
data angka kemiskinan yang diberikan oleh Pemda Kota Sukabumi ke Pusat itu tidak
benar, khususnya ibu hamil yang statusnya miskin.
Disinggung terkait
kenaikan iuran premi BPJS Kesehatan, Politis dari PDIP ini mengatakan bahwa yang
terpenting adalah komitmen mesti nyambung dahulu. “Kan yang selama ini banyak
berstatmen bukan dari masyarakatnya secara langsung,” kilahnya.
Pewarta : Azis
Ramdhani
Editor : AM
COPYRIGHT ©
SUKABUMINEWS 2019
Tags
breakingnews
Bupati Sukabumi
DPRD-Kota-Kabupaten
kasus stunting
kesehatan
Kota Sukabumi
kota-sukabumi
news
politik
Stunting
sukabumi