Koordinator BEM SI Jabodetabek Bantah Ada Aksi 14 Oktober

Mahasiswa tergabung dalam BEM Seluruh Indonesia (SI) gelar aksi damai depan restoran Pulau Dua, Jalan Gatot Subroto, kawal pelantikan anggota DPR untuk tuntaskan reformasi, Selasa (1/10/2019). FOTO: ANTARA  

Saya mendapat berita tentang aksi yang mengatasnamakan BEM Seluruh Indonesia untuk turun aksi pada 14 Oktober 2019, berdasarkan hasil konsolidasi yang kami lakukan wilayah Jabodetabek dan Banten hasilnya adalah kami tidak akan aksi pada tanggal itu

sukabumiNews, JAKARTA – Koordinator wilayah Jabodetabek Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) Erfan Kurniawan membantah berita akan mengadakan aksi unjuk rasa pada Senin, 14 Oktober 2019 di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat di Jakarta.

"Saya mendapat berita tentang aksi yang mengatasnamakan BEM Seluruh Indonesia untuk turun aksi pada 14 Oktober 2019, berdasarkan hasil konsolidasi yang kami lakukan wilayah Jabodetabek dan Banten hasilnya adalah kami tidak akan aksi pada tanggal itu," ujar Erfan ketika dihubungi di Jakarta, Sabtu sore.

Sebelumnya, melalui aplikasi pesan tersebar bahwa akan terjadi giat unjuk rasa yang mengatasnamakan BEM SI pada Senin, 14 Oktober 2019.

Dikutip dari ANTARA, dalam pesan tersebut diklaim sekitar 2.000 mahasiswa akan turun ke jalanan untuk menuntut revisi UU KPK dengan perppu oleh Presiden Joko Widodo, menolak revisi RUU KUHP serta meminta pemerintah bersikap soal kebakaran hutan dan lahan di beberapa daerah.

Menurut Erfan, yang juga merupakan mahasiswa di Universitas Negeri Jakarta (UNJ), rapat konsolidasi memutuskan akan ada aksi mahasiswa lanjutan tapi tidak akan diselenggarakan pada Senin depan.

Sebagai koordinator wilayah dia mengetahui semua nama universitas uang diklaim akan melakukan aksi tersebut, termasuk UNJ yang diklaim akan menurunkan 100 orang.

"Kemarin kami konsolidasi tidak akan ada aksi tanggal 14 Oktober, kalau ada yang turun bukan dari BEM SI," tegasnya.

Sebelumnya, mahasiswa melaksanakan aksi turun ke jalan pada akhir September. Mereka mengajukan beberapa tuntutan termasuk seperti pembatalan revisi UU KPK dan RUU KUHP.

Baca juga: Pengamat Politik: Gerakan Aksi Mahasiswa Harus Dilakukan Kontinyu

Pewarta: Red*.

Editor: AM.

COPYRIGHT © SUKABUMINEWS 2019