 |
| TIM hukum BPN Prabowo-Sandi menyampaikan gugatan
ke Mahkamah Konstitusi terkait sengketa hasil Pemilihan Presiden 2019, Jumat,
24 Mei 2019 malam.*/REUTERS -- |
sukabumiNews, JAKARTA – Ketua Tim Advokasi Jokowi-Ma’ruf
Amin, Yusril Ihza Mahendra, menyatakan menyambut baik pendaftaran sengketa
Pilpres oleh Kubu 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno ke Mahkamah Konstitusi.
Sebagaimana diketahui Tim Kuasa Hukum O2 dipimpin oleh Advokat dan mantan Wakil
Ketua KPK Bambang Widjajanto serta Advokat dan mantan Wamenkumham Denny
Indrayana.
Yusril mengatakan, membawa ketidakpuasan hasil Pilpres
ke MK adalah langkah yang tepat dan terhormat. Semua pihak harus mengedepankan
penyelesaian sengketa melalui badan peradilan yang bebas dan mandiri serta
terlepas dari pengaruh pihak manapun juga.
“Saya percaya bahwa hukum adalah mekanisme
penyelesaian konflik secara damai, adil dan bermartabat,” kata Yusril, dikutip
dari PR, 25 Mei 2019 kemarin.
Menurut Yusril, terlepas dari kekurangannya, MK tetap
merupakan lembaga yang terpercaya untuk menyelesaikan berbagai sengketa yang
menjadi kewenangannya. "Sembilan hakim MK yang ada sekarang ini adalah
negarawan pengawal konstitusi yang berintegritas tinggi," ujarnya.
Dengan dibawanya sengketa Pilpres ke MK, Yusril
meminta agar masyarakat tenang dan tidak lagi melakukan unjuk rasa yang
berujung kerusuhan. Unjuk rasa secara damai merupakan hak warganegara yang
dijamin konstitusi.
Namun tuntutan dalam unjuk rasa oleh sebagian orang
tidak bisa diklaim sebagai pelaksanaan dari asas kedaulatan rakyat.
"Kedaulatan memang ada di tangan rakyat. Tetapi
pelaksanannya dilakukan menurut mekanisme yang diatur oleh Undang-Undang Dasar.
Itulah amanat amandemen UUD 45 yang wajib kita pedomani,” katanya.
Menurut dia, kedaulatan rakyat jangan disalah-artikan
seolah-olah rakyat boleh melakukan apa saja yang dia kehendaki di bidang
ketatanegaraan. Kedaulatan rakyat yang paling esensial, ujar dia menambahkan,
baru saja dilaksanakan melalui Pemilu yang lalu.
Ia mengatakan, kalau terjadi sengketa hasil Pemilu
itu, maka MK sebagai lembaga pelaksana kedaulatan rakyat di bidang hukum
sebagaimana diatur oleh UUD 45 yang berwenang untuk memutuskannya. Tidak ada
pihak manapun, termasuk Paslon Capres-Cawapres beserta rakyat yang menjadi
pendukungnya yang dapat memutuskan sengketa itu kecuali MK.
Putusan MK yang diktumnya memutuskan siapa yang
memperoleh suara terbanyak dalam hasil Pilpres yang disengketakan, nantinya
wajib ditindaklanjuti oleh KPU sebagai penyelenggara Pemilu. Menurut dia, KPU
merupakan satu-satunya lembaga negara yang berwenang membuat Surat Keputusan
tentang pasangan mana yang menjadi Pemenang Pilpres.
SK KPU itulah yang pada tanggal 20 Oktober 2019 nanti
akan menjadi dasar bagi MPR untuk melantik dan mengambil sumpah Presiden RI
Periode 2019-2024.
"Agar MK bersidang secara fair, jujur dan adil,
silahkan rakyat mengawasi jalannya persidangan. Bambang Widjajanto adalah
seorang advokat yang berilmu dan berintegritas. Kita beri kesempatan
seluas-luasnya kepada beliau dan tim untuk mengemukan argumentasi hukum,
menghadirkan alat bukti yang sah, saksi-saksi dan ahli ke persidangan untuk
membuktikan dugaan kecurangan Pilpres yang menyebabkan kekalahan Pasangan 02.
Kewajiban untuk membuktikan dugaan itu ada pada beliau selaku Pemohon dalam
sengketa," ujar Yusril.
Dia mengatakan, selaku Kuasa Hukum Pasangan 01, akan
menjamin untuk bersikap fair, jujur dan adil dalam persidangan. Ia mengatakan,
tidak akan ada lobi-lobi yang dilakukan kepada para hakim MK, apalagi suap menyuap.
Baca juga: Yusril Ihza Mahendra: Gugatan ke MK adalah Langkah Terhormat
Baca juga: Yusril Ihza Mahendra: Gugatan ke MK adalah Langkah Terhormat
Pewarta: PR
Editor: Red.
Copyright
© SUKABUMINEWS 2019