Ilustrasi petugas mengawal jalannya pemilu
serentak. KPU mencatat 225 petugas KPPS meninggal dunia selama bertugas.
(ANTARA FOTO/Irfan Anshori) ----- |
sukabumiNews, JAKARTA – Komisi Pemilihan Umum (KPU)
mencatat jumlah petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang
meninggal dunia pada penyelenggaraan Pemilu 2019 bertambah menjadi 225 orang.
Jumlah korban itu didasarkan pada data yang masuk ke KPU per Kamis (25/4)
hingga pukul 18.00 WIB.
Komisioner KPU, Viryan menyatakan angka itu melonjak
naik dari jumlah sebelummya yang berjumlah 144 orang yang tercatat pada Rabu
(24/4).
"Data hingga pukul 18.00 WIB sebanyak 225 petugas
KPPS wafat dalam bertugas," kata Viryan saat dihubungi wartawan, Kamis
(25/4).
Selain itu, Viryan turut merinci petugas KPPS yang
turut mengalami sakit dengan jumlah 1.470 orang. Sehingga, total keseluruhan
antara petugas yang meninggal dan sakit sebanyak 1.695 orang.
"Jumlah petugas yang sakit sampai saat ini
berjumlah 1.470 sehingga keseluruhan totalnya saat ini 1.695," kata dia,
seperti dikutip sukabumiNews dari CNN Indonesia.
Wahyu Setiawan. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono) |
Sementara itu, Sekretaris Jenderal KPU Arif Rahman
Hakim menyebut pihaknya masih menunggu besaran santunan untuk keluarga korban
petugas KPPS yang meninggal dunia dan sakit dari Kementerian Keuangan.
Ia mengatakan alokasi dana santunan bagi keluarga
korban akan diberikan dari optimalisasi anggaran KPU. Arif menyatakan Kemenkeu akan
membeberkan nominal besaran santunan yang akan diterima keluarga korban pada
pekan ini.
"Pembayaran menggunakan optimalisasi anggaran
KPU. Kami dijanjikan minggu ini," kata Arif.
Jatuh korban dalam pemilu serentak tahun ini
sebelumnya juga direspons Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD. Ia
mengamini pemilu serentak membuat durasi kerja KPPS menjadi bertambah.
Mahfud menyebut hal itu berdampak pada petugas KPPS
kelelahan hingga jatuh sakit dan meninggal dunia. "Harus ditinjau lagi
yang dimaksud pemilu serentak itu apa sih? Apakah harus harinya sama? Atau
petugas lapangan harus sama sehingga tidak bisa berbagi beban? Atau bagaimana?
Itu kita evaluasi lagi," tutur dia.