sukabumiNews, GUNUNGGURUH – Setelah malakukan rentetan
kegiatan Aksi Demonstrasi hingga pemasangan tenda di luar pagar pintu masuk
pabrik PT. Sement Siam Group (SCG) selama hampir 2 hari, Senin hingga Selasa (18-19 Februari 2019) lalu dan tidak juga menghasilkan kesepakatan, buruh korban PHK pabrik
yang beralamat di Jalan Pelabuhan II KM. 11, Desa Sirnaresmi, Kecamatan Gunungguruh,
Sukabumi tersebut akhirnya menemui Bupati Sukabumi, H. Marwan Hamami, belum
lama ini.
Ketua Federasi Kehutanan Industri Umum Perkayuan
Pertanian dan Perkebunan, Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (F
Hukatan KSBSI), Nendar Supriatna mengatakan, hal ini dilakukan karena janji-janji
dari pihak perusahaan selalu “ngaret” (molor), bahkan tidak kunjung ditepati.
“Para buruh sudah terlalu banyak bersabar dengan
keadaan dan kondisi saat ini,” ungkapnya kepada sukabumiNews, Senin (25/2).
"Dari sejak awal Januari, baru satu perusahaan
yang sudah mulai ada titik terang, itupun perjanjiannya “ngaret” terus. Pertama
tanggal 6 Februari, mundur tanggal 15, sekarang di undur kembali menjadi
tanggal 1 maret 2019. Itupun perjanjiannya tidak tertulis. Pihak perusahaan
berjanji akan memperkerjakan pada tanggal 1 Maret 2019. Sementara sisanya
sampai hari ini belum jelas bagaimana nasibnya,” terang Nendar.
Dia menambahkan, yang paling ia soroti adalah
persoalan PT. Lina Jaya Persada yang berganti nama jadi PT. Harpati Anggun
Perkasa. “Bagaimana tidak, seluruh anggota dan pengurus serikat di babad habis,”
katanya.
Oleh karenanya Ketua F Hukatan KSBSI yang memiliki
anggota sebanyak 160 orang dan terbagi dari 4 perusahaan rekanan PT. Sement
Siam Group (SCG) itu meminta kepada Pemda Kabupaten Sukabumi agar menekan PT.
Sement Siam Group (SCG) untuk ikut bertanggung jawab, karena menurut Nendar,
dari sisi regulasinya jelas.
“Pihak perusahaan outsourcing yang belum mendapatkan
tanda bukti pelaporan ke Disnakertrans Kabupaten Sukabumi, ko bisa beroperasi?,”
tanyanya. Sementara menurut Nendar, salah satu persyaratnya bisa beroprasinya
perusahaan itu harus memiliki tanda bukti pelaporan.
Sementara itu, terkait hasil pertemuannya dengan
Bupati Sukabumi di Pendopo, pada Jumat (22/2) lalu Nendar mengatakan, pada
prinsipnya Bupati mendukung penuh perjuangan para buruh dan meminta pihak PT.
Sement Siam Group (SCG) untuk tidak lepas tangan dari persoalan yang saat ini
terjadi.
“Bupati juga meminta agar Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi supaya lebih mendorong agar persoalan yang dialami para Buruh bisa secepatnya tuntas,” jelasnya.
Nendar menuturkan, apabila sampai pada tanggal 1 Maret
2019 persoalan ini tidak tuntas, maka Bupati pun mempersilahkan F HUKATAN KSBSI
untuk datang kembali menemuinya. “Dan Bupati Sukabumi akan melayangkan surat
langsung ke PT. SCG yang berada ditingkat pusat,” tuturnya.
[Pewarta: Azis. R]
Editor: Red.
Copyright
© SUKABUMINEWS 2019