sukabumiNews, KADUDAMPIT – Ketua Umum Partai
Kebangkitan Bangsa, Drs. H. Abdul Muhaimin Iskandar, M.Si. atau yang lebih dikenal
dengan Gus Imin atau Cak Imin sangat mengapresiasi keluhan yang berkembang di
kalangan para Guru Honorer, petani dan Nelayan di Kabupaten Sukabumi.
Tidak hanya itu, Cak Imin juga mengapresiasi terhadap
keinginan masyarakat Kabupaten Sukabumi terutama yang ada di wilayah utara
Sukabumi untuk mengembangkan potensi wilayahnya dengan Otonomi daerah, yakni
Pemekaran Sukabumi Utara.
Hal tersebut di ungkapkan Cak Imin saat kunjungannya bersama Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi (Mendes PDTT) Eko Putro Sandjojo ke wilayah Kecamatan Kadudampit,
Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Senin (14/01/2019).
“Tujuan saya datang ke Sukabumi ini aspirasi terhadap
keluhan yang berkembang dari para Guru Honorer, para petani serta nelayan, dan
otonomi daerah pemekaran Sukabumi Utara, lalu problem petani yang terus
mengalami kesulitan pemasaran dalam produksinya,” jelas Cak Imin kepada
Sukabuminews di Cafe Rengganis Priuk Kadudampit.
“Saya Ketua Umum Partai Kebangkita Bangsa (PKB) dan
sebagai Wakil Ketua MPR RI, agar bisa
menindak lajunti dalam berbagai hal seperti Guru Honorer segera diangkat, lalu
soal komitmen daerah untuk mewujudkan pemekaran Sukabumi Utara segera terwujud,”
katanya.
Kemudian juga, tambah dia, khusus mengenai persoalan nelayan
memang harus secepatnya diperhatikan. “Kita berharap agar aparat Kepolisian dan
Kejaksaan serius dalam menangani permasalahan ini, jangan sampai para nelayan yang sedang
mencari nafkah terkriminalisasikan akibat proses kesalah pahaman pencarian nafkah
itu,” tukasnya.
Masih diruang yang sama, Mendes PDTT Eko Putro
Sandjojo memberikan pemaparan kepada Komunitas Nelayan dan Komunitas Petani. Menurutnya,
saat ini pemerintah terus meningkatkan Dana Desa.
Dijelaskannya, dalam kurun 4 tahun saja pemerintah
sudah menggelontorkan dana sekitar 187 triliun, kemudian di tahun ini di tambah
70 triliun menjadi 257 Triliun.
Menurut Mendes, salah satu pembangunan yang paling
efektif adalah harus dari bawah. Meski jelas dia, awalnya ADD sempat menjadi
kontroversi yang kemudian pemerintahan Jokowi melalui Kader PKB memberikan kepercayaan kepada salah satu kader
terbaik PKB untuk memegang jabatan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi.
“Saya memberikan saran agar para petani dan nelayan ikut
andil di dalam sturktural Badan Pemusyawarahan Desa, sebab dalam wadah tersebut
bapak dan ibu bisa ikut menentukan penggunaan Dana Desa itu,” kata Eko Putro
Sandjojo.
Dia juga menjelaskan bahwa yang menentukan Dana Desa
itu bukanlah Kepala Desa, namun Anggota Badan Pemusyawarahan Desa yang mewakili
masyarakat, perwakilan dari Guru Honorer, nelayan dan petani.
“Nanti kita akan membuat kategorinya dan akan di lobi
kepada Kementrian Dalam Negeri bahwa Bada Pemusyawarahan Desa (BPD) harus
mewakili kelompok-kelompok seperti Tokoh Masyarakat, ulama, petani, dan nelayan,”
ungkapnya.
[Pewarta: Azis R]
Editor:
Red.