 |
| Menteri Keuangan (Menkeu) RI, Sri Mulyani. [Istimewa] |
sukabumiNews.net, JAKARTA – Pembayaran bunga utang
dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018 mencapai Rp258,1
triliun pada tahun lalu. Realisasi tersebut membengkak sebesar Rp19,5 triliun
atau mencapai 108,2 persen dari asumsi awal sebesar Rp238,6 triliun.
Pembayaran bunga utang tahun ini juga tercatat
meningkat dari tahun lalu dengan realisasi Rp216,6 triliun atau hanya mencapai
98,8 persen dari target.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan
kenaikan pembayaran bunga utang terjadi karena normalisasi kebijakan moneter
Amerika Serikat (AS), Federal Reserve yang menaikkan suku bunga acuan.
"Selain itu ada pengaruh dari pelemahan nilai
tukar rupiah," ujarnya di Kementerian Keuangan, seperti dikutip CNN
Indonesia, Rabu (2/1).
Tercatat, depresiasi kurs rupiah sepanjang tahun ini
mencapai 6,89 persen dengan rata-rata rupiah di Rp14.247 per dolar AS. Di sisi
lain, meski pembayaran bunga utang meningkat, Sri Mulyani memastikan pembiayaan
utang justru menurun pada tahun ini.
Pada 2018, pembiayaan utang dalam APBN hanya sebesar
Rp366,7 triliun atau 91,8 persen dari target Rp399,2 triliun. Jumlah ini lebih
rendah dibandingkan tahun lalu yang mencapai Rp429,1 triliun dan mencapai 93
persen dari target di APBN 2017. "Penurunan sekitar Rp62 triliun,"
imbuhnya.
Lebih lanjut, pembiayaan utang disumbang oleh penerbitan
Surat Berharga Negara (SBN) neto mencapai Rp358,4 triliun atau hanya 86,5
persen dari target Rp414,5 triliun. Sementara pinjaman neto hanya Rp8,3
triliun.
Ia mengatakan penurunan jumlah pembiayaan utang
sengaja dilakukan pemerintah karena mempertimbangkan kondisi ekonomi global dan
domestik. Sebab, kebijakan The Fed yang membuat imbal hasil (yield) SBN
meningkat bisa memberatkan pembayaran utang pemerintah ke depan.
"Selain itu juga mempertimbangkan pengembangan
pasar SBN, peningkatan investor ritel domestik, dan peningkatan peringkat
kredit Indonesia menjadi investment grade," jelasnya.
Sementara pembiayaan investasi sebesar Rp61,1 triliun
atau 93,1 persen dari asumsi awal Rp65,7 triliun. Pembiayaan investasi ini
diberikan kepada beberapa Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Layanan
Umum (BLU).
"Termasuk untuk PT KAI Rp3,6 triliun, LPI, PMN
Tapera, dan dana bergulir pusat investasi pemerintah ultramikro Rp2,5 triliun.
Kemudian untuk LPDP Rp15 triliun dan LMAN Rp31,2 triliun," ungkapnya.
Kemudian, pemberian pinjaman Rp4,3 triliun atau 63,5
persen dari target Rp6,7 triliun, kewajiban penjaminan Rp1,1 triliun, dan
pembiayaan lainnya Rp200 miliar. Dengan begitu, total pembiayaan anggaran
mencapai Rp300,4 triliun atau 92,2 persen dari asumsi awal Rp325,9 triliun.
Baca juga: Kemenkeu akan Tarik Kembali Dana dari Desa Fiktif
Pewarta: AM.
Editor: Red.
COPYRIGHT © SUKABUMINEWS 2019