Kekerasan di Pendidikan Kerap Jadi Alasan Berbagai Pihak untuk Lakukan Percepatan Sekolah Ramah Anak

Jakarta, SUKABUMINEWS.net – Selama ini kekerasan di pendidikan kerap menjadi alasan kuat  berbagai pihak  untuk melakukan percepatan Sekolah Ramah Anak (SRA), padahal untuk sekolah menjadi aman, nyaman dan ramah bagi warga sekolah (baca tidak hanya peserta didik), juga diperlukan ketersediaan sarana dan prasarana yang ramah anak, yaitu yang aman, tidak membahayakan anak, dan mencegah anak agar tidak celaka. Apalagi mengingat wilayah Indonesia rawan bencana.

Hal tersebut mengemuka dalam Focus Group Discussion (FGD) KPAI bersama Kemdikbud, Kemenag dan Kementerian PPPA yang mendiskusikan percepatan Sekolah Ramah Anak (SRA) dalam Upaya Kesiap Siagaan Bencana (KSB) di Jakarta, Selasa (30/10).

Narasumber dalam FGD terdiri dari tiga Kementerian Lembaga, yaitu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) diwakili oleh Chatarina Muliana Girsang (staf ahli Menteri bidang regulasi), Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) diwakili oleh Lenny N. Rosalin (Deputi Tumbuh Kembang Anak); dan Kementerian Agama diwakili oleh Ahmad Umar (Direktur KSKK Madrasah Ditjen Penfis).  Diskusi di moderator oleh Retno Listyarti (Komisioner KPAI).

BACA Juga : KPAI: Suntik Kebiri Hukuman Tepat bagi Paedofil

SRA dan Amanat Inpres No.1 Tahun 2017 Tentang Germas Hidup Sehat

Kegiatan FGD yang dibuka oleh Susanto, Ketua KPAI ini juga dihadiri oleh Dinas Pendidikan dan perwakilan beberapa sekolah dan madrasah di DKI Jakarta, yang sudah menerapkan program SRA, serta sejumlah perwakilan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang bergerak dalam bidang perlindungan anak.

Dalam sambutannya, Susanto mengingatkan bahwa selama hampir dua tahun ini ada Rancangan Peraturan Presiden (Raperpres) tentang SRA dan Raperpres Sekolah Aman yang sudah di bahas antar Kementerian Lembaga. “Namun sayangnya, Raperpres tersebut mandeg, padahal tingkat pembahasannya  sudah sampai Kemenko PMK,” kata Susanto dalam Press Release yang diterima sukabumiNews.net, Selasa (30/10/2018).

Susanto juga mengatakan bahwa FGD ini salah satu agendanya adalah membicarakan kembali nasib Raperpres SRA. Mengingat amanat untuk mendorong SRA tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) No. 1 Tahun 2017 sebagai tugas dan fungsi Kemdikbud dan Kemenag. “Hingga tahun 2018, program SRA telah menjangkau lebih dari 10.000 sekolah di Indonesia, baik sekolah di bawah kewenangan Kemdikbud maupun Kementerian Agama,” jelasnya.

Sementara itu Ahmad Umar (Direktur KSKK Madrasah Ditjen Penfis) menegaskan, mengingat dalam Inpres No 1 tahun 2017 Kemenag dan Kemdikbud merupakan dua kementerian yang diamanatkan untuk mendorong percepatan SRA. “Kemenag saat ini sedang menyiapkan edaran implementasi Sekolah Ramah Anak (SRA) bagi madrasah-madrasah di bawah kewenangan Kemenag. Diharapkan edaran tersebut dapat mendorong percepatan SRA di madrasah-madrasah,” katanya.

BACA Juga : KPAI Sebut Anak-anak Ikut Aksi 22 Mei Atas Arahan Guru Ngaji

Sedangkan Kemdikbud yang sudah memiliki Permendikbud No 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Satuan Pendidikan, maka menurut Chatarina Girsang, Staf Ahli Menteri bidang Regulasan, Kemdikbud akan menyiapkan Permendikbud khusus untuk mendorong percepatan SRA sebagaimana diamanatkan dalam Inpres tentang Germas Hidup Sehat tersebut.

Bahkan menurut Lenny Rosalin, Deputi Tumbuh Kembang Anak KPPPA mengatakan, dalam mengimplementasikan SRA, satuan pendidikan harus sungguh-sungguh menerapkan Kebijakan SRA yang  ditandai dengan 6 komitmen. Adapun 6 komitmen tersebut jelas Lenny yaitu adanya komitmen  tertulis.

“SK  Tim SRA,  program  yang mendukung SRA, Pendidik dan Tenaga Kependidikan Terlatih Hak-hak Anak, Pelaksanaan proses belajar yang ramah anak  (Penerapan Disiplin Positif), Sarana dan Prasarana yang ramah anak (tidak membahayakan anak, mencegah anak agar tidak celaka), partisipasi anak, dan Partisipasi Orang Tua, Lembaga Masyarakat, Dunia Usaha, Stakeholder lainnya, dan Alumni,” jelasnya.

Belajar dari Gempa Lombok dan Palu : SRA dan Mitigasi Bencana

Dilain pihak, Komisioner KPAI Retno Listyarti dalam diskusinya mengungkapkan, Indonesia merupakan negeri yang memiliki karateristik geografis rawan bencana. Terletak di wilayah cincin api dunia, Indonesia sangat rawan diguncang gempa bumi hingga gelombang tsunami. Gunung-gunung berapi yang terdapat di hampir semua pulau juga menambah rentetan kemungkinan terjadinya bencana vulkanologi.

Selain itu, posisinya yang berada di atas garis khatulistiwa membuat Indonesia hanya memiliki dua musim, yakni panas dan penghujan. Musim panas dapat menyebabkan kekeringan juga kebakaran hutan, sementara musim hujan biasanya mengakibatkan banjir. Ada juga ancaman bencana angin seperti badai tropis dan putting beliung.

Oleh karena itu lanjut Retno, masyarakat dan pemerintah diharapkan memiliki kesiapan siagaan dalam menghadapi bencana yang bisa terjadi sewaktu-waktu, termasuk menyiapkan sarana dan prasarana  di sekolah yang wajib ada adalah jalur evakuasi dan titik kumpul saat terjadi bencana. Dalam SRA, jalur evaluasi dan titik kumpul wajib ada, termasuk pelatihan kesiapan siagaan bencana secara rutin.

“Kesiapsiagaan bencana di satuan pendidikan pada semua jenjang adalah sebagai upaya meminimalkan korban saat bencana terjadi di jam sekolah,” imbuhnya.

Selain itu tambah dia, sekolah juga wajib secara rutin melatih warga sekolah dalam simulasi bencana, gempa, tsunami, banjir, kebakaran, dan lain-lain.

“Momenum gempa Lombok dan Palu dapat dijadikan titik awal kesadaran mitigasi bencana kepada semua pihak di negeri ini. Dalam SRA, komponen sarana dan prasarana termasuk jalur evakuasi bencana wajib tersedia demi keamanan dan keselamatan semua warga sekolah, bukan hanya keselamatan peserta didik semata,” pungkas Retno.

BACA Juga : KPAI Serukan agar Hukum kepada Pelaku Ekploitasi Seksual pada 305 Anak oleh WNA Segera Ditegakkan

[Pewarta: Azis R]

Editor: Red.