Jakarta,
SUKABUMINEWS.net - Presiden Joko Widodo menegur Menteri Kesehatan Nila F
Moeloek dan Direktur Utama BPJS Fahmi Idris. Teguran disampaikan Jokowi saat
membuka Kongres Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI) di Jakarta,
Rabu (17/10/2018).
Jokowi heran karena ia harus turun tangan langsung untuk
menyelesaikan defisit yang melanda BPJS Kesehatan. Padahal, menurut dia,
masalah defisit ini harusnya bisa selesai di tingkat kementerian.
"Mestinya sudah rampunglah di (tingkat) Menkes, di dirut BPJS. Urusan
pembayaran utang RS sampai Presiden. Ini kebangetan sebetulnya," kata
Jokowi, dikutip dari kompas.com.
"Kalau tahun depan masih diulang kebangetan,"
tambahnya. Jokowi mengatakan, sekitar sebulan lalu ia sudah memutuskan untuk
menambah anggaran BPJS sebesar Rp 4,9 triliun lewat APBN. Namun, dana talangan
itu masih belum cukup untuk menutup defisit. Presiden mengaku heran dengan
kondisi itu. "Ini masih kurang
lagi. 'Pak masih kurang, kebutuhan bukan Rp 4,9 T', lah kok enak banget ini,
kalau kurang minta, kalau kurang minta," kata Jokowi.
Jokowi meminta BPJS untuk segera memperbaiki sistem
manajemen yang ada. Jika sistem telah diperbaiki, Jokowi meyakini BPJS bisa
terhindar dari defisit keuangan.
"Saya sering marahi Pak Dirut BPJS, tapi dalam hati,
saya enggak bisa keluarkan, ini manajemen negara sebesar kita enggak mudah.
Artinya Dirut BPJS ngurus berapa ribu RS. Tapi sekali lagi, kalau membangun
sistemnya benar, ini gampang," kata Jokowi.
Dalam kesempatan itu, Jokowi juga menekankan kepada dirut
rumah sakit yang hadir bahwa ia selalu mengecek langsung sistem jaminan
kesehatan. Bahkan, saat kunjungan ke daerah, Jokowi mengatakan kerap mendadak
mendatangi rumah sakit tanpa memberitahu protokoler.
"Saya memang seperti itu. Saya mau kontrol mau cek.
Dan suaranya, 'Pak ini utang kita sudah puluhan miliar belum dibayar (BPJS)'.
Ngerti saya, jadi Pak Dirut RS enggak usah bicara banyak di media, saya sudah
ngerti," kata Jokowi disambut tepuk tangan hadirin.
[Sumber: Kompas.com]