 |
| [Pasangan Capres-Cawapres nomor urut 01 Joko Widodo-Maaruf Amin dan nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno beserta sejumlah pejabat KPU, Bawaslu dan DPR melepas merpati secara bersama-sama saat ac. (Foto: ANTARA Foto)] |
JAKARTA, SUKABUMINEWS.net - Aksi walk out Ketua Umum
Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY saat deklarasi kampanye damai
Pemilu 2019 di Monas, Jakarta, masih jadi perhatian. Aksi walk out SBY sebagai
protes karena adanya pelanggaran dan provokasi dari relawan pendukung
Jokowi-Ma'ruf Amin.
Pengamat sosial yang juga eks komisioner Komnas HAM,
Natalius Pigai mengatakan seharusnya KPU dan Bawaslu tak bisa biasa saja soal
pelanggaran dalam kampanye damai.
"Bagaimana mau membangun pemilu adil dan
berkualitas. Kalau tahap awal deklarasi damai saja sudah dilanggar. KPU,
Bawaslu jangan datar-datar saja soal SBY WO karena relawan capres Jokowi,"
kata Pigai, Senin malam, 24 September 2018, dikutip dari VIVA.co.id.
Pigai mengatakan sebenarnya relawan menjadi tanggung
jawab partai politik. Artinya, kata dia, sejauh mana keberhasilan partai bisa
membentuk kedewasaan barisan pendukungnya untuk mengikuti aturan yang sudah
disepakati.
"Ini belum ada kedewasaan politik. Bagaimana
membangun komunikasi politik secara benar yang harus dimulai dari parpol,"
jelas Pigai.
Kemudian, Pigai mengingatkan peran Bawaslu dan KPU
sebagai lembaga penyelenggara pemilu yang netral harus adil. Merujuk UU, dua
lembaga tersebut punya tanggung jawab aktif untuk menciptakan kualitas pemilu.
"Ini penting karena tahapan kampanye masih
panjang. KPU, Bawaslu harus bisa mengantisipasi kemungkinan yang terjadi ke
depannya," sebutnya.
Lalu, Pigai menambahkan, Pemilu 2019 kompleks karena
terdiri dari rangkaian pemilihan presiden (pilpres) dan pemilihan legislatif
(pileg) secara serentak. Namun, kata dia, ukuran pilpres mungkin dianggap elite
politik lebih bergengsi.
Baca Juga: Cerita Ketum Projo saat Insiden yang Membuat SBYWalk Out