 |
| [Foto: Bakal Cawapres yang juga Ketua MUI, KH Ma'ruf Amin (ANTARA FOTO/Asep Fathulrahman) |
JAKARTA, SUKABUMINEWS.net -- Bakal calon wakil
presiden Ma'ruf Amin merasa risau dengan gerakan tagar #2019GantiPresiden. Dia
menuding hal itu malah membuat kondisi perpolitikan tanah air tidak tenang.
"Kita masih ada kerikil lainnya, yaitu
menciptakan kondisi politik yang kondusif. Adanya pidato tagar ganti presiden,
ganti presiden, ini buat enggak akan tenang, orang didorong kiri kanan,"
kata Ma'ruf dalam pidato penutupan pembekalan calon anggota legislatif DPR-RI
Partai Perindo di Jakarta, Selasa (18/9).
Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama itu
mengatakan kondisi lambat laun bisa membuat stabilitas nasional goyah. Ia
mengatakan seharusnya politik di Indonesia tak selalu membuat gaduh sepanjang
tahun.
Lebih lanjut ia mengatakan keriuhan politik itu
seharusnya hanya dapat berlangsung saat masa pemilihan umum atau presiden.
"Maksud saya, dalam perpolitikan itu seharusnya
gaduh itu di ujung saja, di pilpres saja, bukan dari awal sudah gaduh,
berlangsung terus menerus," ujarnya.
Ma'ruf menyatakan jika menang bersama Joko Widodo,
maka dia yakin dapat menyelesaikan masalah kebisingan politik yang
berkepanjangan.
Hal itu bertujuan agar pemerintahan yang dibentuk
dapat bekerja menjalankan program kerja dengan baik tanpa adanya gangguan
politik yang berarti.
"Ini kita ciptakan kondisi politik yang stabil
sehingga pemerintahan bisa berjalan dengan tenang," katanya.
Ma'ruf juga sempat menyarankan supaya para kandidat
calon presiden dan calon wakil presiden yang akan berlaga di Pilpres 2019
saling mengadu program kerja, ketimbang bersaing soal tagar. Dia berharap
kandidat capres-cawapres bisa menghindari isu yang dapat menimbulkan konflik
dan perpecahan di tengah-tengah masyarakat.
Ma'ruf menginginkan agar para capres-cawapres dapat
menonjolkan program kerjanya masing-masing untuk meyakinkan masyarakat di
Pilpres.
"Kita jangan terjebak pada isu yg bisa
menimbulkan konflik lah, kita slaing memajukan program saja supaya tak jadi
konflik atau perang gitu," kata dia.
Tenaga Ahli Utama Deputi IV Kepala Staf Presiden
(KSP), Ali Mochtar Ngabalin menyatakan deklarasi gerakan #2019GantiPresiden
memang seharusnya ditiadakan. Dia mengklaim kelompok itu bisa dianggap ancaman
dan setara seperti kelompok pengacau keamanan.