sukabumiNews.net, Perumusan kebijakan penanganan
kemiskinan harus melibatkan warga dan organisasi non-pemerintah. Tujuannya
untuk menyerap informasi dari bawah agar penanganan kemiskinan benar-benar
tepat sasaran untuk kelompok masyarakat miskin dan rentan miskin.
"Keterlibatan warga dan organisasi dalam
perumusannya bisa memberikan informasi yang dapat mempermudah perumusan
kebijakan penanganan kemiskinan," kata Sekda Kabupaten Sukabumi H. Iyos
Somantri pada pembukaan workshop finalisasi Peraturan Bupati Sukabumi untuk
perlindungan sosial dan pengentasan kemiskinan di Hotel Santika, Selasa
(22/5/2018).
Dalam upaya pengentasan kemiskinan, ujar sekda,
Kabupaten Sukabumi telah dipercaya menjadi
salah satu wilayah percontohan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu
(SLRT) Selaras (Sistem Layanan dan
Rujukan Terpadu untuk Masyarakat Sejahtera).
"Untuk itu, kami menyampaikan terima kasih
kepada pemerintah pusat dan NGO yang telah menjadikan Kabupaten Sukabumi
sebagai percontohan dalam SLRT Selaras," kata Iyos.
Kegiatan workshop finalisasi Perbup Sukabumi
melibatkan salah satu NGO yakni PEKKA (Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga).
Organisasi PEKKA sangat aktif dalam penyusunan draft Perbup tentang SLRT. Hal
ini membuktikan masyarakat dilibatkan dalam urusan pelayanan sosial dan
pengentasan kemiskinan.
Pada kesempatan itu Sekda Iyos menerima draft kopi
Perbup SLRT dari Ketua PEKKA Kabupaten Sukabumi Euis Haryati.
SLRT Selaras, jelas sekda lebih lanjut, merupakan
hasil inovasi pemerintah untuk mewujudkan pelayanan yang cepat, mudah, dan lebih efektif dalam verifikasi dan
validasi data kemiskinan.
"Ini sistem akan menjadi wadah koordinasi dan
integrasi program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan di tingkat
kabupaten atau kota," ujar Iyos. (*)
Pewarta: Rio Bagja Gumilar
Editor: Red.