Ketua Umum Dewan Dakwah Memprotes Keras Pernyataan Kapolri

[Photo: Ketua umum Dewan Da’wah Islamiyah Indonesia (DDII), Mohammad Siddik]

sukabumiNews, JAKARTA - Ketua umum Dewan Da’wah Islamiyah Indonesia (DDII), Mohammad Siddik memprotes keras terhadap pernyataan Kapolri Tito Karnavian yang menginstruksikan ke jajaran Polres dan Polsek untuk hanya bekerjasama dengan dua ormas Islam saja yaitu Nahdathul Ulama dan Muhammadiyah. Pernyataan kontroversi Tito yang viral dan menimbulkan polemik itu diketahui dari video berita Inews TV yang di unggah di media sosial dan chat messenger seperti whatsaApp dan Facebook.

“Jika video tersebut memang benar ada nya, maka saya tidak habis pikir bagaimana mungkin pejabat sekelas Kapolri tidak tahu tentang sejarah perjuangan bangsa ini,” ujar Mohammad Siddik, seperti di kutif dewandakwah.or.id pada Rabu (30/1), belum lama ini.

“Apakah Kapolri tidak tau bahwa ormas ormas Islam sebelum kemerdekaan ini sudah banyak terbentuk seperti Syarikat Dagang Islam (SDI) pada tahun 1905, kemudian berubah menjadi ormas Sarekat Islam (SI) pada tahun 1911, ada juga Al-Irsyad yang berdiri tahun 1914, ada juga Persatuan Islam (PERSIS) yang berdiri tahun 1923, dan masih banyak ormas lainnya baik yang terbentuk sebelum kemerdekaan maupun sesudah kemerdekaan” katanya .

“Coba kalau kita ke Banten, ormas terbesar adalah Matla’ul Anwar, ke daerah Sumatera Utara dan Aceh tentu kita akan temui Al-Washliyah dan Perti yang terbesar, begitu juga bila ke NTB maka akan kita temukan Nahdhatul Wathon sebagai ormas terbesar, belum lagi Jawa Barat yang mempunyai basis Persatuan Ummat Islam (PUI) dan Persis yang seperti Al Irsyad bersifat Nasional” papar M. Siddik.

Oleh sebab itu, M. Siddik menyarankan agar Kapolri segera meralat pernyataannya tersebut dan meminta maaf kepada ratusan ormas lain yang ada di bawah naungan MUI. Karena dengan pernyataannya yang kontroversi itu, menurut M Siddik, bisa saja dapat digunakan sebagai dalil untuk mengadu domba antar dua ormas tersebut dengan ormas lain, yang nantinya akan merepotkan POLRI dalam menjaga keamanan Negara.

“Kapolri dan jajaran akan sulit menjaga keamanan di seluruh wilayah di Indonesia yang luas ini kalau hanya berpikir NU dan Muhammadiyah yang menjadi pendukung NKRI,” jelas dia. RED*