sukabumiNews.net, JAKARTA - Direktur Eksekutif 98
Institute, Sayed Junaidi Rizaldi menilai, peran Unit Kerja Presiden Pembinaan
Ideologi Pancasila atau disingkat UKP-PIP selama ini kurang maksimal. Padahal
sudah lima ini Presiden Joko Widodo atau
Jokowi menunjuk Yudi Latief sebagai Kepala UKP PIP, namun kinerjanya belum
dirasakan secara maksimal oleh masyarakat.
Sayed
mencontohkan, kejadian pada Rabu (7/2/2018) yang pada saat itu seorang biksu dan
umatnya dilarang beribadah didalam rumahnya sendiri oleh warga di Desa Babat,
Kecamatan Legok, Tangerang, Banten.
Lantas, pada Minggu (11/2/2018) telah terjadi
penyerangan oleh orang yang menggunakan pedang kedalam Gereja St Lidwina yang
terletek di Dukuh Jambon, Desa Nogotirto, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman,
Yogyakarta. "Ini tamparan keras
bagi UKP PIP," ujarnya kepada wartawan di Jakarta Senin
(12/2/2018).
Tidak hanya UKP Pancasila kata Sayed, peran Badan
Intelijen Negara (BIN), Kepolisian dan Menkopolhukam juga harus maksimal dalam
mendeteksi gejala-gejala yang terjadi. "Semua komponen harus saling
bersinergi untuk meminimalisir kejadian serupa tidak terjadi lagi," ujar
aktifis mahasiswa '98 ini.
Pak Cik sapaan akrabnya menambahkan, peran UKP
Pancasila sangat dibutuhkan dalam negara ini. Karena, sering terjadinya
distorsi keagamaan tidak luput dari peran pemuka agama dan pemuka masyarakat
yang kadang - kadang tidak sejalan.
"UKP Pancasila harus turun kebawah memberikan
pemahaman kepada masyaraka, awak media, anak-anak muda, pemuka agama, pemuka
masyarakat melalui penyuluh dan pelatihan," tegas Pak Cik.
Konstitusi negara memang menjamin kebebasan beragama
akan tetapi tidak didukung kinerja pembantu Presiden yang cenderung main nyaman
kalau tidak mau dikatakan dua kaki.
Sehingga lanjutnya, konflik-konflik yang terjadi
seakan menjadi alat kapitalisasi posisi tawar ke profil. Apalagi setiap konflik
selalu terkait dengan operasional cost
yang dikeluarkan.
Tanggal 8 dan 10 Februari 2018 lalu telah diadakan
Musyawarah Besar (Mubes) pemuka agama untuk kerukunan bangsa yang diselenggarakan
oleh kantor utusan khusus Presiden. Pertanyaan saya pemuka-pemuka masyarakat
ini mengakar atau tidak kebawah?
"Karena dialog-dialog seperti ini sering
dilakukan tetapi cuma sampai diatas tingkat permukaan air. Jadi harus prioritas
kepada prioritas penyuluhan tentang pentingnya HANKAMRATA (Pertahanan Keamanan
Rakyat Semesta)," ujarnya.
Karena masih menurut Pak Cik, jangan terkesan
menyelesaikan masalah seperti pemadam kebakaran yang memadamkan api kalau ada
kebakaran atau masih parsial. Gerakan penyuluhan dan pelatihan ini harus masiv,
terorganisir dan terukur.
"Ini menjadi tanggung jawab yang sangat
komprehensif yang dipikul oleh lembaga yang dipimpin kang Yudi Latief," ujar Pak Cik menutup
pembicaraan.
Pewarta: Didi Muryadi.
Editor: Red.