GNPF juga menyampaikan kepada pihak Istana, ada
pemahaman di kalangan umat Islam bahwa terjadi ketidakadilan ekonomi,
ketidakadilan hukum, sampai keberpihakan kepada pemodal.
sukabumiNews.net, JAKARTA - Gerakan Nasional
Pengawal Fatwa (GNPF) MUI menyampaikan latar belakang terjadinya pertemuan
antara GNPF dengan pihak Istana di Jakarta, lewat momentum Hari Raya Idul Fitri
1438 H, Ahad (25/06/2017).
Menurut GNPF, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin
ditugaskan oleh Presiden Joko Widodo sebagai penggerak acara halal bihalal,
membuka saluran komunikasi dengam Presiden untuk mempertemukan GNPF.
Maka katanya tidak ada jalan tepat bagi GNPF kecuali
memanfaatkan momentum tersebut dan berkomunikasi langsung dengan Presiden.
“Setelah Menag berbicara dengan Presiden di (sela-sela
shalat Idul Fitri) di Istiqlal dan berkoordinasi dengan Menko Polhukam Wiranto,
maka terjadilah pertemuan itu,” jelas Ketua GNPF KH Bachtiar Nasir melalui
rilis seperti dikutip sukabumiNews.net dari hidayatullah.com.
Jadi hakikat pertemuan tersebut, terangnya,
menyangkut kepentingan kedua belah pihak, bukan semata-mata kepentingan sepihak
GNPF yang meminta bertemu.
“Karena ini masalah hukum dan kebangsaan serta ini
juga menyangkut negara,” ujar alumni Pondok Pesantren Gontor ini.
Wakil Sekretaris Dewan Pertimbangan MUI ini pun
menyampaikan, dari sisi hukum ada kesan bahwa hukum yang diterapkan selama ini
terasa tajam kepada umat Islam. Ada beberapa hal yang umat Islam merasa bahwa
penegakan hukum yang berjalan saat ini menunjukkan ketidakjelasan.
GNPF juga menyampaikan kepada pihak Istana, ada
pemahaman di kalangan umat Islam bahwa terjadi ketidakadilan ekonomi,
ketidakadilan hukum, sampai keberpihakan kepada pemodal.
“Kemudian juga soal kebuntuan komunikasi, yang
selama ini ternyata ada pihak yang seakan-akan membatasi komunikasi kami dengan
kepala negara. Ini sudah kami sampaikan,” ungkap Ustadz Bachtiar, sapaannya.
Presiden pun, menurut Bachtiar, menanggapi, dengan
mengatakan, seandainya pasca Aksi 411 ada komunikasi langsung, mungkin
situasinya tidak seperti ini.
“Dan setelah ini Presiden menunjuk Menko Polhukam
untuk memediasi dan berkomunikasi sampai penyelesaian beberapa kasus dan
implementasinya,” ujarnya. Yang dimaksud adalah sejumlah proses hukum yang
dinilai banyak pihak sebagai bentuk kriminalisasi atas ulama dan aktivis
Muslim, termasuk Habib Rizieq Shihab.
Sampai akhir pertemuan, Presiden katanya juga
berbicara program keseimbangan dalam sistem perekonomian yang dikuasai
konglomerat.
Presiden katanya melakukan perimbangan untuk
menguatkan ekonomi umat, lewat 12 juta hektar tanah untuk rakyat.
Selama ini, kata dia, Presiden mengakui bahwa
keberpihakan ke Barat sudah kuat, maka dia melakukan penyeimbangan dengan
China, Arab Saudi, Kuwait, dan lain-lain. Bahkan hubungan RI-Turki berlangsung
dengan baik. Ini semua proses yang butuh waku untuk dilihat hasilnya.
Inti pertemuan dengan Presiden Jokowi, ungkap
Bachtiar, semuanya masih bersifat general. Secara detil nanti akan ditangani
oleh Menko Polhukam.
“Presiden buka komunikasi dan memberi saran ke Menko
dan Pak Wiranto yang mengimplementasikannya,” ujar pimpinan sejumlah pondok
pesantren di bawah naungan AQL Islamic Center ini.
Tentu, menurutnya, presiden adalah simbol negara
yang harus dihormati. Karena itu, GNPF berterima kasih bahwa Presiden telah
menerima mereka pada kesempatan itu, untuk berkomunikasi langsung dan menerima
aspirasi GNPF.*