sukabumiNews.net, CIANJUR - Puluhan massa dari Serikat
Perjuangan Rakyat Indonesia (SPRI) menggeruduk kantor Dinas Kesehatan (Dinkes)
Kabupaten Cianjur di Jalan Moch Yamin, Jumat kemarin.
Mereka menilai, surat keterangan tidak mampu (SKTM) tidak
tepat sasaran. Pasalnya SKTM tersebut banyak dinikmati oleh masyarakat yang
bukan berhak atasnya.
Aksi tersebut merupakan aksi lanjutan dari aksi sebelunya,
yakni jumat (6/1/2017) lalu di gedung DPRD Kabupaten Cianjur untuk menolak
Penghapusan Jamkesda.
Dalam orasinya kali ini massa menuntut Pemkab Cianjur untuk mencabut
penetapan penghapusan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) yang berlaku mulai
Januari ini.
"Kami tahu dua alasan mengapa Pemkab menghentikan
Jamkesda. Pertama untuk efisiensi anggaran, dan kedua karena Pemkab menilai
Jamkesda melalui surat keterangan tidak mampu (SKTM) banyak dinikmati oleh
masyarakat yang bukan berhak atasnya," ujar Eka Pratama Putra, Koordinator
SPRI, kepada wartawan seusai aksi.
“Penghapusan klaim mulai 25 persen, 75 persen, hingga 100
persen tidak masuk di akal, sebab dana yang dipakai itu merupakan dana pajak
yang ditarik dari rakyat.” Jelas Eka.
Dikatannya, biaya berobat warga miskin betatapun mahalnya oleh
Pemkab Cinajur hanya diklaim Rp 250 ribu.