Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Hasto Kristyanto memastikan bahwa keikutsertaan PDI-P dalam koalisi kekeluargaan bukan atas instruksi Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.
Menurut dia, Megawati memberikan keleluasaan bagi para kader untuk membangun kerja sama dengan partai politik lain.
“Tidak, Ibu Mega dalam memimpin sangat demokratis, beliau memberikan kebijakan-kebijakan dasar kemudian kami terjemahkan kebijakan tersebut,” ujar Hasto di kantor DPP PDI-P, Menteng, Jakarta Pusat, seperti dikutip POS METRO, Rabu (10/8/2016).
Pelaksana tugas Ketua DPD PDI-P DKI Jakarta, Bambang DH sebelumnya turut hadir dalam pertemuan dengan enam partai lain, yakni Gerindra, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Demokrat, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Amanat Nasional (PAN).
Hasto mengakui, keputusan politik PDI-P mengacu pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) yang memberi mandat kepada Megawati Untuk mengambil keputusan.
Namun, karena Megawati memberikan keleluasaan kepada para kader itulah maka yang diputuskan DPD PDI-P DKI Jakarta merupakan bagian dari tugas.
“Jadi ini kami kan setiap dewan pimpinan daerah punya mandat untuk melakukan tugas-tugas membangun kerjasama dengan partai politik” kata dia.
Ia menambahkan, dibentuknya koalisi kekeluargaan merupakan gagasan yang baik. Koalisi tersebut, kata Hasto, didasarkan pada prinsip-prinsip saling mendukung antara yang kuat dan yang lemah.
Prinsip ini seringkali dilupakan dalam kehidupan, namun koalisi kekeluargaan justru menerapkannya dalam berpolitik.
“Sehingga meskipun di antara partai politik berkompetisi, tetapi kami juga berdialog untuk menyepakati hal hal yang fundamental untuk bangsa ini,” kata dia. [intelijen]