sukabumiNews.net, KOTA SUKABUM - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Sukabumi, Tatan Kustandi, Selasa (4/8/2015) mengaku sangat prihatin mengenai informasi ratusan guru swasta di Kota Sukabumi, terancam tidak lagi bisa mengajar alias menganggur. Apalagi kini guru yang mengajar di delapan Sekolah Menenga Atas (SMA) dan sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Kota Sukabumi itu, dibayang-bayangi kehilangan pekerjaannya.
“Kondisi ini sungguh sangat memprihatinkan. Bagaimana nasib guru nanti bila sekolah mereka tutup tidak beroperasi kembali. Kami akan mendorong pemerintah untuk segera membantu kesulitan yang kini membayang-bayangi para guru swasta secepatnya,” kata Tatan Kustandi seperti dikutip sukabumiNews dari PRLM Selasa (4/8/2015).
Sekolah yang selama ini menjadi satu-satunya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, kata Tatan Kustandi, terancam ditutup karena tidak ada lagi siswanya. Mereka dipastikan tidak bisa lagi mengajar karena pihak sekolah tidak lagi mampu membayar seluruh kewajibanya. Pihak sekolah yang selama ini hanya mengandalkan dari iuran bulanan atau Sumbangan Pembangunan Pendidikan (SPP) murid, kini tidak mampu untuk membayarnya.
“Menindaklanjuti keresahan guru, kami akan segera mengundang seluruh kepala sekolah swasta, BMPS dan Dinas Pendidikan secepatnya,” ujarnya.
Dari data BMPS Kota Sukabumi, terdapat 177 sekolah swasta dari jenjang SD hingga SMK dengan 1.162 guru dan 18.000 siswa. Sementara dari total 177 sekolah sekitar 60 persennya berstatus Ruang Kelas Kosong (RKK). Adapun delapan Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) swasta dipastikan tidak lagi akan beroperasi. BPMS memperkirakan tahun mendatang, jumlah sekolah swasta yang mengalami nasib serupa akan terus bertambah.
“Kami kini memasuki masa prihatin karena tidak hanya sekolah swasta terancam gulung tikar. Tapi tiga ratusan orang guru swasta kini terancam menganggur,” kata ketua Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BPMS) Kota Sukabumi, Endang Iman.
Para guru swasta yang selama ini hanya memiliki kemampuan mengajar, kata Endang Iman, mulai dibayang-bayangi kebingungan untuk mencari pekerjaan lainnya. Kemampuan yang selama ini dimiliki sia-sia seiring sekolah mereka akan segera di tutup.
“Mereka tidak lagi mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari untuk menghidupi istri dan anak-anaknya. Mereka kini kehilangan pekerjaannya seiring pihak sekolah tidak lagi memiliki siswanya,” ucapnya.
Seperti halnya di di SMA Pasundan di Jalan Pasundan, Kelurahan Nyomplong, Kecamatan Warudoyong, Kota Sukabumi, kata Endang Iman, jumlah siwa baru hanya dua orang dari lima pendaftar. Sedangkan sebelumnya lebih seratus orang siswa belajar disekolah itu.
“Kondisi tidak hanya SMA Pasundan, tetapi belasan sekolah dalam kondisi serupa. Sekolah-sekolah itu, tidak lagi akan beroperasi seperti biasanya karena tidak lagi memiliki murid,” tuturnya.
Endang Iman tidak hanya mengeluhkan semakin menurunya animo warga menyekolahkan anaknya disekolah swasta, kendati secara kualitas tidak kalah dibandingkan dengan sekolah negeri. Tapi mempertanyakan kebijakan pemerintah Kota (Pemkot) Sukabumi.
BPMS menuduh pemerintah membiarkan pihak sekolah negeri yang terus membuka kuota pendaftaran siswa baru. Padahal penerimaan siswa baru melalui PPBD telah selesai. “Pembiaran yang dilakukan pemerintah sangat menyulitkan sekolah-sekolah swasta merekrut siswa baru. Pemerintah telah berbuat semena-mena dengan melanggar aturan sendiri,” katanya.
Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Kota Sukabumi, Dudi Fathul Djawad mengaku prihatin dengan turunnya animo warga yang tidak menyekolahlkan anak-anaknya disekolah swasta. Padahal secara kualitas sekolah swasta tidak kalah dibandingkan dengan sekolah negeri lainnya. “Kami memang prihatin dengan adanya stigma warga atas kualitas swasta. Padahal baik dinegeri dan swasta, memiliki kualitas pengajar berkualitas,” jelasnya.