sukabumiNews, BANDUNG - Pegiat Anti Korupsi dari lintas
kampus menggelar aksi damai deklarasi Gerakan Anti Korupsi (GAK) di area Car Free Day Dago, Jalan Ir H Djuanda, Bandung,
Minggu (22/3/2015) pagi. Mereka mengajak masyarakat Kota Bandung mendukung
pemberantasan korupsi.
Acara yang
digelar di depan Wisma Rumah Dinas Rektor ITB itu diisi oleh berbagai kegiatan.
Mulai dari art performance, orasi
oleh perwakilan universitas, musik oleh Hari Pochang, Iksan Skuter, Noor
Cholis, Band ITB 76 serta flashmob gebrak sehat GAK.
Dalam aksi
ini, pegiat anti korupsi mengajak masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam
tiga tuntutan, yaitu 'Lawan Korupsi', 'Selamatkan Demokrasi' dan 'Makmurkan
Rakyat'.
Tak hanya
itu, masyarakat yang datang di CFD juga diajak untuk membuat sablon GAK di kaos
dan membuat lambang tangan sebagai simbol perlawanan. Lambang itu dibuat
menggunakan cat dan ditempel di kain yang ukurannya lebih besar bertuliskan
#KainPercaKPK yang terinspirasi oleh gerakan Perempuan Anti Korupsi (PIA) pada
tanggal 15 Februari hingga 8 Maret 2015.
Kordinator
aksi, Sely Martini mengatakan, Gerakan Anti Korupsi (GAK) berpihak pada
kebenaran yang menuntut tatanan politik dan hukum yang memiliki integritas,
serta terpenuhinya kebutuhan seluruh masyarakat demi kehidupan bangsa yang
lebih baik.
Soal
tuntutan yang disampaikan pegiat anti korupsi dalam GAK ini, Sely menyebut hal
itu merupakan dukungan terhadap upaya bangsa Indonesia dalam memberantas
korupsi serta oligarki elit. Ia menilai, saat ini kondisi sosial politik
Indonesia tengah terpuruk karena agenda pemberantasan korupsi telah diganggu
dan dibajak oleh kepentingan segelintir kelompok elit.
"Dalam
hal ini, telah terjadi pelemahan lembaga KPK melalui serangkaian proses
kriminalisasi terhadap beberapa pemimpinnya," kata Sely.
Ia
menambahkan, saat ini Indonesia membutuhkan lembaga antikorupsi yang bersih dan
bebas dari kepentingan politik. Indonesia membutuhkan institusi penegak hukum
seperti Polisi, Kejaksaan dan KPK yang bersih dan berintegritas.
"Semua
institusi penegak hukum harus bersih tanpa kecuali. Apapun yang terjadi, agenda
pemberantasan korupsi harus menjadi prioritas pemerintah Indonesia. Terlebih
lagi karena saat ini telah terjadi indikasi serangan balik dari para koruptor
yang merongrong kewibawaan lembaga negara," tegasnya.
Pegiat anti
korupsi juga menyatakan dukungannya terhadap Presiden Republik Indonesia untuk
melawan korupsi dengan memperkuat KPK, reformasi Polri serta Lembaga peradilan.
"Selamatkan
demokrasi dari oligarki yang menggunakan politik sebagai alat untuk
mengeksploitasi kekayaan sumber daya alam Indonesia demi pemenuhan kepentingan
pribadi dan kelompok elit yang mengabaikan rasa keadilan serta upaya pemerataan
kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia," tuturnya.
[red.be/galamedianews.com]
Editor: Bait Elyas