sukabumiNews, JAKARTA - Ditengah kisruh APBD DKI 2015 antara
DPRD dengan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama yang berujung pada diterbitkannya
hak angket, Dua fraksi di DPRD DKI Jakarta dipastikan mencabut dukungan atas
hak angket tersebut. Kedua fraksi itu adalah NasDem dan Partai Kebangkitan
Bangsa.
“Kami
minta Fraksi NasDem mematuhi semua instruksi DPP (Dewan Pimpinan Pusat),” kata
Sekretaris Jenderal Partai NasDem Patrice Rio Capella kepada wartawan kemarin,
Senin (2/3/15).
Menurut
Rio, partainya mengambil keputusan itu lantaran polemik anggaran DKI ini sudah
berdampak terhadap layanan masyarakat. “Penyaluran honor pun terhambat,”
katanya.
Ketua
Fraksi Partai NasDem Bestari Barus mengatakan fraksinya menganggap hak angket
sudah tak diperlukan lagi seiring dengan laporan Gubernur Basuki ke Komisi
Pemberantasan Korupsi. NasDem memutuskan mendukung Ahok agar semua permasalahan
terkait dengan kisruh anggaran DKI bisa terungkap. “Biarlah hukum yang
bekerja,” ujar dia di kantornya kemarin.
Fraksi
Partai Kebangkitan Bangsa juga akan mengikuti langkah NasDem. “Kami akan segera
rapat untuk menarik hak angket,” kata Ketua Fraksi PKB Hasbiallah Ilyas saat
dihubungi, Senin (2/3/15).
Hasbiallah
mengaku, sebelumnya, Fraksi PKB tak mau ikut dalam hak penyelidikan terhadap
Ahok itu. Namun, dalam rapat paripurna pada Kamis pekan lalu, partainya
menyetujui angket. Dia berdalih saat itu ditekan seluruh partai untuk ikut
mendukung angket. “Diinjak sana-sini,” dalihnya.
Ketua
Tim Angket DPRD DKI, Muhammad Ongen Sangaji, mengatakan hari ini timnya akan
bertemu dengan Menteri Dalam Negeri untuk menanyakan keaslian Rancangan APBD
yang dikirim ke Gubernur Basuki.