Kepala Pusat Penelitian The Jokowi Institute pada Jokowi Watch
Muhammad Sadli Andi menilai, sikap presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) yang
akan memakai 34 menteri pada pemerintahannya mendatang merupakan sikap yang
merusak terhadap janjinya saat kampanye.
"Sebanyak
34 kementerian yang diumumkan Jokowi kemarin menunjukkan sikap tidak konsisten.
Saat kampanye Jokowi secara terang-terangan menyebut akan merampingkan kabinet
dari yang ada saat SBY," kata Andi, seperti dikutip TRIBUNnews, Selasa, (16/9/2014).
Andi dalam
penjelasannya menilai, pembentukan dan penyusunan kabinet merupakan hak preorogratif
presiden. Namun, seharusnya Jokowi tidak melupakan janji kampanye yang akan
merampingkan kabinet di pemerintahannya.
"Walau
hal itu merupakan hak prerogatifnya, namun Jokowi harus semakin berhati-hati.
Sebab belajar dari hal itu bukan tidak mungkin beberapa janji kampanye yang
lain juga akan 'disimpangkan'.
Apalagi,
publik juga memiliki penilaian 'prerogatif' individual dan kolektif. Ini adalah
'catatan hitam' perdana bagi Jokowi sejak kemenangannya dalam pilpres
2014," ujarnya.
Ketidak
konsistenan Jokowi ini lanjut Andi, sudah mulai ditunjukkan kepada publik.
Kedepan, hal itu bisa jadi mengakibatkan pemahaman publik yang berbeda kepada
Jokowi.
"Yang
tadinya pro terhadap Jokowi justru akan berpaling. Karena, mereka menilai
Jokowi mulai tidak konsisten," tambahnya.
Kandidat
Doktor dengan keahlian System Dynamics di Universitas Indonesia (UI) ini
menegaskan kembali, jika Jokowi terus "mengingkari" janji saat
kampanyenya keadaan ini sangat berbahaya.
"Jika
seperti ini diulang lagi, bukan tidak mungkin suara yang awalnya pro terhadap
Jokowi justru akan meninggalkannya.
Memang, hal
itu sekarang tidak signifikan tapi bisa menjadi 'penyegar' bagi kelompok
koalisi permanen merah putih," ujar Andi.
The Jokowi
Insitute menyarankan agar Jokowi memperbaiki postur kabinetnya sebelum
pelantikan presiden pada 20 Oktober mendatang.
"Masih
ada kesempatan sampai pada pelantikan presiden. Sebaiknya inkonsistensi itu
bisa segera ditutupi oleh Jokowi, selagi rakyat masih 'ragu-ragu' menilai
ke-inkonsistensiannya," saran Andi.
"Mulai
sekarang, sebaiknya Jokowi menjaga pupuk kepercayaan publik ketimbang hanya
sekedar menyenangkan realitas politik semata," katanya lagi. (Red**)