Muspika Jampang Tengah Pertanyakan Keberadaan Ranting PP di Wilayahnya

sukabuminews, SUKABUMI - Musawarah pimpinan Kecamatan (Muspika) Jampang Tengah Kabupaten Sukabumi pertanyakan keberadaan ranting Organisasi Massa (Ormas) Pemuda Pancasila (PP) yang ada di wilayahnya.

Kenapa tidak, keberadaan pengurus PP tersebut seolah tidak sesuai dengan anggaran dasar anggaran rumahtangga (AD/ART) ormas, yang seharusnya terbentuk melalui mekanisme organisasi yang benar.

“Tidak ada tembusan selembarpun kepada kami dalam pembentukan pengurus ranting sebelumnya. Tahu-tahu ini sudah terbentuk”, ujar Kapten Sulur, Danramil Jampang Tengah, kepada SUKABUMInews, belum lama ini.

Yang paling dipertanyakan, masyarakat terutama para pengusaha di wilayahnya, pengurus Ranting PP tersebut, mengajukan proposal-proposal kepada perusahaan-perusahaan yang ada di Jampang Tengah yang notabene sudah direkomendasi oleh pihak Muspika.
Alhasil proposal yang mereka ajukan disetujui oleh perusahaan, karena bukti legalitas pemberi proposal cukup meyakinkan dengan stempel yang ditandatangani ketua rantingnya.

“Kami akui itu suatu kecerobohan dikarenakan cepat percaya dengan adanya stempel ranting PP tanpa ada rekomendasi atau tembusan kepada pengurus yang ada diatasnya, yakni PAC Jampang Tengah”, papar Sulur. 

Oleh karenanya , lanjut Danramil, pihaknya merasa kecolongan perihal proposal yang disetujui perusahaan dengan dalih untuk kepentingan masyarakat guna penyediaan sumber air bersih.

Atas kejadian tersebut, Muspika Jampang Tengah meminta kepada asep Juanda, selaku ketua ranting PP Jampang Tengah agar profosal yang sudah tersebar segera ditarik.

“Jika tidak, hal itu bisa memicu konflik baru diwilayah Jampang Tengah”, tegasnya.

Dilain pihak Ketua Pengurus Anak Cabang (PAC) PP Jampang Tengah saat diminta tanggapan via sellulernya mengenai keberadaan tersebut, ia mengakui adanya kepengurusan ranting PP yang diketuai oleh Asep Juanda.” Namun saya nyatakan kepengurusan ranting yang diketuai saudara Asep Juanda adalah ilegal. “ Tegas Dadang.

Dikatakan, sebagai ketua PAC, dirinya merasa tidak dihargai oleh pengurus ranting. Apalagi kepengurusan di tingkat ranting itu sangat tidak layak keberadaannya karena tidak sesuai dengan AD/ART. ( Tedi S )