sukabuminews, BANDUNG - Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan, ingatkan kembali agar Pegawai Negeri Sipil (PNS) tetap menjaga netralitas dalam Pilgub Jabar nanti.
"Saya ingin kembali mengingatkan agar seluruh PNS tetap menjaga netralitasnya pada Pilgub nanti". Ujar Ahmad Heryawan (Aher), di depan jajaran Muspida dan para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OTD) Pemprov Jabar, saat penyerahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran 2013 di Gedung Sate, Bandung, pada masa menutup hari terakhir masa kerja jajaran Pemprov Jawa Barat tahun 2012, Jumat (28/12).
"Kewajiban PNS adalah melayani masyarakat, bukan berpolitik", sambungnya.
Dikatakannya, seorang PNS tidak boleh terlibat dalam kegiatan politik praktis. Dan menurutnya, larangan itu tercantum dalam undang-undang Kepegawaian (PNS) lengkap dengan sanksinya.
Lebih lanjut Aher mengungkapkan, netralitas aparatur negara merupakan tuntutan profesionalitas. PNS wajib bekerja dan mengabdi untuk semua masyarakat tanpa memandang pilihan politik. "PNS jangan sampai ada menjadi tim sukses," tegasnya.
Namun demikian, menurutnya, PNS memiliki hak untuk memilih pemimpin melalui Pemilihan Umum Kepala Daerah. Oleh karenanya ia menghimbai kepada PNS agar tidak menjadi 'golput' mengingat suara PNS Jabar akan menentukan nasib Jabar kedepan.
"Silakan memilih pemimpin sesuai hati nurani masing-masing," pungkasnya. (Red***)
"Saya ingin kembali mengingatkan agar seluruh PNS tetap menjaga netralitasnya pada Pilgub nanti". Ujar Ahmad Heryawan (Aher), di depan jajaran Muspida dan para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OTD) Pemprov Jabar, saat penyerahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran 2013 di Gedung Sate, Bandung, pada masa menutup hari terakhir masa kerja jajaran Pemprov Jawa Barat tahun 2012, Jumat (28/12).
"Kewajiban PNS adalah melayani masyarakat, bukan berpolitik", sambungnya.
Dikatakannya, seorang PNS tidak boleh terlibat dalam kegiatan politik praktis. Dan menurutnya, larangan itu tercantum dalam undang-undang Kepegawaian (PNS) lengkap dengan sanksinya.
Lebih lanjut Aher mengungkapkan, netralitas aparatur negara merupakan tuntutan profesionalitas. PNS wajib bekerja dan mengabdi untuk semua masyarakat tanpa memandang pilihan politik. "PNS jangan sampai ada menjadi tim sukses," tegasnya.
Namun demikian, menurutnya, PNS memiliki hak untuk memilih pemimpin melalui Pemilihan Umum Kepala Daerah. Oleh karenanya ia menghimbai kepada PNS agar tidak menjadi 'golput' mengingat suara PNS Jabar akan menentukan nasib Jabar kedepan.
"Silakan memilih pemimpin sesuai hati nurani masing-masing," pungkasnya. (Red***)