JAKARTA – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) secara resmi dikeluarkan dari anggota koalisi partai pendukung pemerintah yang tergabung dalam Sekretariat Gabungan (Setgab).
Dengan demikian, saat ini partai pendukung pemerintah hanya 5 yakni Partai Demokrat, Partai Golkar, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Amanat Nasional, dan Partai Kebangkitan Bangsa.
Kepada wartawan, anggota Dewan Kehormatan Partai Demokrat yang juga Sekretaris Setgab Syarifudin Hasan menjelaskan, seluruh partai koalisi sepakat bahwa PKS telah melanggar kontrak koalisi.
"Jadi kontrak koalisi jelas katakan bahwa pertama kebijakan pemerintah yang strategis itu wajib didukung dan dilaksanakan oleh anggota koalisi Setgab," tutur Syarif saat dihubungi wartawan usai pertemuan Setgab di rumah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Puri Cikeas, Bogor, Selasa (3/4/2012).
Selain itu, lanjut Syarif, jika anggota koalisi berseberangan dengan sikap pemerintah, maka harus mengundurkan diri atau dengan sendirinya keberadannya di koalisi akan berakhir.
“Dalam kontrak intinya demikian. Jumlah anggota ini ada 5 sekarang," tuturnya.
Lebih lanjut, Syarif mengatakan PKS telah melakukan kesalahan berat dalam koalisi dengan menolak kenaikan bahan bakar minyak (BBM) dalam rapat paripurna DPR Jumat pekan lalu.
"(PKS) sangat melanggar kontrak koalisi," ujarnya.
Pantauan okezone di lokasi, pertemuan ini dihadiri antara lain oleh Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie, Ketua Umum PAN Hatta Rajasa, Ketua Umum PPP Suryadharma Alie dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar.
Dengan demikian, saat ini partai pendukung pemerintah hanya 5 yakni Partai Demokrat, Partai Golkar, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Amanat Nasional, dan Partai Kebangkitan Bangsa.
Kepada wartawan, anggota Dewan Kehormatan Partai Demokrat yang juga Sekretaris Setgab Syarifudin Hasan menjelaskan, seluruh partai koalisi sepakat bahwa PKS telah melanggar kontrak koalisi.
"Jadi kontrak koalisi jelas katakan bahwa pertama kebijakan pemerintah yang strategis itu wajib didukung dan dilaksanakan oleh anggota koalisi Setgab," tutur Syarif saat dihubungi wartawan usai pertemuan Setgab di rumah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Puri Cikeas, Bogor, Selasa (3/4/2012).
Selain itu, lanjut Syarif, jika anggota koalisi berseberangan dengan sikap pemerintah, maka harus mengundurkan diri atau dengan sendirinya keberadannya di koalisi akan berakhir.
“Dalam kontrak intinya demikian. Jumlah anggota ini ada 5 sekarang," tuturnya.
Lebih lanjut, Syarif mengatakan PKS telah melakukan kesalahan berat dalam koalisi dengan menolak kenaikan bahan bakar minyak (BBM) dalam rapat paripurna DPR Jumat pekan lalu.
"(PKS) sangat melanggar kontrak koalisi," ujarnya.
Pantauan okezone di lokasi, pertemuan ini dihadiri antara lain oleh Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie, Ketua Umum PAN Hatta Rajasa, Ketua Umum PPP Suryadharma Alie dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar.